LenteraJateng, SEMARANG – Kebijakan pemerintah pusat mengeluarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng untuk masyarakat, hanya sebagai pereda masalah. Langkah tersebut tidak bisa menyelesaikan persoalan harga yang masih melambung tinggi.
Pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadyah Semarang (Unimus) Dr Hardiwinoto menyampaikan hal itu, pada Senin (4/4/2022). Ia mengatakan, apabila ingin menyelesaikan permasalahan minyak goreng (migor), pemerintah harus memberantas para mafia.
Wakil Rektor II Unimus itu menilai BLT migor hanya untuk penanganan jangka pendek. Pemerintah harus segera menangani secara serius mulai dari proses produksi hingga distribusi.
“Kalau hanya sekedar pereda sementara tidak apa-apa. Seperti sakit kepala, kemudian beri obatnya. Tapi tetap saja sebenarnya itu bukan sebuah penyelesaian masalah. Karena itu sekilas hanya untuk obat kejut saja,” kata Hardi, sapaan akrabnya.
Hardi menegaskan, BLT Migor sebesar Rp 300 ribu per tiga bulan untuk masyarakat itu hanya sebatas penghilang rasa sakit sementara. Sehingga, harapannya pemerintah dapat segera mengatasi polemik migor tersebut dengan mengusut tuntas para mafia minyak.
Pemerintah Gelontorkan BLT Minyak Goreng, Pengamat Anggap Kebijakan Kuno
“BLT minyak goreng, kebijakan kuno. Kalau memang berani, ya berantas mafianya. Secara konsep harusnya begitu, kalau sudah menyebut ada mafia, mestinya lakukan sesuatu,” papar dia.
Keputusan BLT minyak goreng, lanjut Hardi, menjadi tolak ukur kekalahan pemerintah dalam memberantas mafia. Karena, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sempat menyampaikan adanya indikasi adanya permainan mafia.
“Bisa jadi, BLT ini merupakan kekalahan negara memberantas mafia. Karena kalau sudah dinyatakan, apalagi yang menyatakan Kementerian terkait, berarti ada mafia minyak, kalau begitu kan, ya harusnya diberantas,” tegas dia.
Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan akurasi data penerima BLT migor. Sebab, permasalahan deviasi atau penyimpangan data selalu ada dari dulu.
“Sejak dulu BLT pasti ada deviasi data atau ada yang tidak tepat. Kemudian dari sisi politik ada pilih-pilihnya juga, yaitu dari segi orang yang punya kedekatan tertentu. Jadi data bias pasti ada, tapi tidak apa, karena secara makro ada daya beli baru akibat BLT migor itu,” pungkas dia.
Editor: Puthut Ami Luhur
