LenteraJateng, SEMARANG – Jelang penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2023 pada 20 November mendatang, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng datangi kantor Gubernur.
Meski hujan mengguyur cukup deras, puluhan buruh tetap bertahan di Jalan Pahlawan. Mereka menuntut kenaikan UMK untuk tahun 2023 adalah sebesar 13 persen.
Sekretaris KSPI Jateng, Aulia Hakim mengungkapkan, tuntutan tersebut setidaknya bukan tanpa alasan. Menurutnya, dampak inflasi dan pertumbuhan ekonomi harusnya menjadi acuan dalam penetapan UMK ini.
“Kami menilai sangat wajar bila buruh di Jawa Tengah menuntut di tahun 2023 kanaikan upahnya adalah ini adalah kenaikan upah minimum diluar upah minimum ada namanya upah sundulan,” kata Aulia, Jumat (4/11/2022).
Ia menjelaskan, upah minimum memang upah terendah yang dibayarkan oleh perusahaan kepada buruh dengan status lajang. Dan yang memiliki masa kerja di bawah 12 bulan atau satu tahun.
“Dengan demikian ketika buruh sudah berkeluarga dan dia sudah bekerja lebih dari satu tahun maka seyogyanya mendapatkan upah yang lebih tinggi dari upah minimum,” bebernya.
Namun, Aulia menyayangkan sikap Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menggunakan mekanisme PP 36 tahun 2021. Dimana peraturan ini merupakan turunan Omnibus Law.
“Dimana mekanisme ini yang ditolak oleh seluruh komponen gerakan buruh. Mekanisme ini juga diputuskan lewat MK bahwa aturan ini inskonstitusional bersyarat,” lanjutnya.
Dalam putusan MK terkait UU Cipta kerja, segala hal yang termasuk program strategis nasional dan berdampak luas harus ditangguhkan. Sedangkan upah, menurut Aulia, adalah bagian dari strategis nasional
Tagih Keberpihakan Ganjar, Jelang Penetapan UMK 2023
KSPI Jateng menagih keberpihakan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo kepada para buruh. Aulia menilai selama ini Ganjar justru pro upah murah.
“Ganjar sudah berani menyatakan siap untuk dicalonkan sebagai presiden, maka kami juga ingin melihat bagaimana ia mempunyai keperpihakan kepada rakyat kecil. Terutama terkait dengan penetapan upah minimum,” tandasnya.
Aulia menegaskan, jika Ganjar tidak punya keberanian menetapkan upah minimum yang lebih baik tentu ini akan menjadi catatan bagi kaum buruh. Bahwa calon presiden tidak mengakomodir kepentingan mereka.
“Upah adalah urat nadi yang akan kita perjuangkan sepenuh hati,” tutupnya.
