LenteraJateng, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat ini tengah kaji alokasi anggaran dana tak terduga (DTT). Anggaran sebesar Rp 500 miliar itu nantinya untuk tangani dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di Jateng.
Pihaknya juga akan memaksimalkan dua persen dari dana transfer umum (DTU) termasuk pemanfaatannya. Terutama pada masyarakat yang terdampak langsung seperti nelayan, petani dan ojek online.
“Tugas kami sekarang menghitung secara detail dan memastikan seluruh potensi anggaran yang bisa dipakai untuk mengintervensi kita lakukan,” kata Ganjar, Senin (12/9/2022).
Bantuan yang disiapkan di antaranya; bantuan sosial untuk 4.224 kru angkutan umum dan 17.000 driver ojek online sebesar Rp12,7 miliar. Kemudian bantuan bagi pelaku distribusi pangan sebesar Rp2,4 miliar.
Selain itu bantuan sosial sebesar Rp8,7 miliar kepada 11.667 penerima Kartu Jateng Sejahtera, premi asuransi nelayan bagi 10.000 orang, subsidi tarif pada Trans Jateng sebesar Rp17,9 miliar, subsidi biaya operasional melaut sebesar Rp4,7 miliar untuk 14.375 nelayan kecil, bantuan bahan baku untuk 1.810 industri kecil menengah sebesar Rp905 juta.
Ganjar juga akan memaksimalkan potensi anggaran dari sumber lain. Soal ini, Bank Indonesia menghitung hingga September 2022 setidaknya ada Dana Tak Terduga sekitar Rp 500 Miliar akumulasi dari 35 kota kabupaten.
“Angka ini bisa kita pakai untuk mengintervensi potensi-potensi yang memang bisa membikin kenaikan harga yang berdampak pada inflasi,” tegasnya.
Upaya lain, Ganjar menggandeng kepolisian daerah jawa tengah untuk memastikan tidak ada oknum yang memanfaatkan kondisi sulit ini. Ganjar menegaskan kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat harus ditindak.
“Kami memantau agar tidak ada yang mengambil untung dari situasi ini. Jadi yang ilegal-ilegal dipastikan akan diambil tindakan oleh kepolisian,” tegasnya.
Jokowi Minta Pemda Kendalikan Inflasi
Sebelumnya, Jokowi meminta pemerintah daerah untuk bekerjasama dengan pemerintah pusat terkait pengendalian inflasi daerah.
“Karena kenaikan penyesuaian harga dari BBM ini saya melihat dampak terhadap inflasi ini akan tambah 1,8 persen dan ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu saya minta gubernur dan wali kota agar daerah bersama dengan pusat bekerjasama seperti saat mengatasi covid, saya yakin insyaallah bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini bisa kita kendalikan di bawah lima,” kata Jokowi.
Di kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan pemerintah daerah bisa turut serta mengintervensi dampak kenaikan dengan memaksimalkan anggaran dua persen dari Dana Transfer Umum.
“Dua persen dari DTU bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM. Bentuknya bisa bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan,” tandasnya.
