LENTERAJATENG, SEMARANG — DPRD Kota Semarang menegaskan, pentingnya langkah strategis sejak dini untuk menekan emisi karbon dan menjaga kualitas udara tetap sehat. Meski kondisi udara saat ini masih tergolong aman, upaya antisipatif dinilai krusial agar Kota Semarang tidak mengalami krisis polusi di masa mendatang.
Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman menyampaikan, situasi kualitas udara di Ibu Kota Jawa Tengah tersebut belum masuk kategori darurat. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak lengah.
“Kalau melihat kondisi udara di Kota Semarang, saat ini masih relatif aman, belum darurat polusi. Tapi pencegahan harus dilakukan dari sekarang,” kata Kadar Lusman, Rabu (10/12/2025).
Pria yang akrab disapa Pilus itu menyoroti, kondisi armada Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang yang sebagian besar telah berusia di atas lima tahun. Menurutnya, usia armada yang menua berpotensi meningkatkan emisi gas buang dan berkontribusi terhadap pencemaran udara.
“Hampir semua armadanya sudah di atas lima tahun. Ini perlu dievaluasi karena berpotensi meningkatkan polusi,” tutur Pilus.
Pilus menegaskan, upaya pengurangan emisi tidak selalu harus dilakukan melalui pengadaan armada baru yang memerlukan anggaran besar. Ia menilai, masih banyak solusi jangka pendek yang bisa diterapkan, salah satunya dengan mengatur mobilitas pekerja dari daerah penyangga seperti Demak, Kendal, dan Semarang.
Ia mengusulkan, kerja sama lintas daerah untuk menyediakan kantong parkir atau selter di wilayah perbatasan. Para pekerja dapat memarkir kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, lalu melanjutkan perjalanan menggunakan armada khusus menuju kawasan industri di Kota Semarang.
“Selain menekan polusi, langkah ini juga bisa mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas,” tambah Pilus.
Pilus mendukung, kebijakan mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum. Sisi lain, ia menekankan agar pemerintah perlu terlebih dahulu meningkatkan kualitas layanan, mulai dari kenyamanan armada hingga penyediaan fasilitas park and ride di sekitar shelter transportasi.
Tak hanya itu, ia menilai gerakan pengurangan emisi seharusnya dimulai dari internal pemerintah. Antara lain, ia mengusulkan dengan menghidupkan kembali kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hari tertentu.
“Bayangkan jika 14 ribu ASN tidak menggunakan motor atau mobil pribadi dalam satu hari saja, dampaknya luar biasa bagi pengurangan emisi,” tuturnya.
