LENTERAJATENG, SEMARANG – Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia, diharapkan ekspektasi besar untuk menjadi motor utama sekaligus juru selamat pemulihan ekonomi di daerah. Tekanan geopolitik global, volatilitas pasar, dan transformasi digital yang disruptif, total aset konsolidasi BPD se-Indonesia kini telah menjelma menjadi raksasa keuangan baru yang menuntut tata kelola yang jauh lebih kokoh, resilien, dan kompetitif
Komisaris Utama Independen Bank Jateng Adnas menyampaikan, kondisi ekonomi dunia, tekanan geopolitik, percepatan transformasi digital, hingga dinamika perekonomian nasional yang fluktuatif menuntut BPD untuk tetap kokoh dan adaptif.
Ia melanjutkan, skala bisnis BPD yang semakin membesar di tingkat nasional, peran pengawasan dewan komisaris menjadi garda depan dalam memastikan fungsi intermediasi perbankan berjalan optimal. BPD menurut Adnas, tidak boleh melupakan jati dirinya sebagai pilar penggerak ekonomi regional, terutama dalam menopang sektor-sektor produktif lokal dan menjaga agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap tumbuh, kuat, serta berdaya saing tinggi.
“Untuk mewujudkan BPD yang mampu menjawab ekspektasi publik yang besar tersebut, penguatan tata kelola (good corporate governance), penguatan manajemen risiko yang pruden, kolaborasi antar-daerah, serta inovasi tiada henti menjadi kunci mutlak,” kata Adnas, dalam Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI), di Semarang, Rabu (3/6/2026).
BPD harus resilien, agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Bank Jateng berorientasi lembaga tidak sekadar bertumpu pada profitabilitas bisnis semata, melainkan pada tanggung jawab sosial mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, BPD harus hadir sebagai jawaban nyata atas jeritan permodalan masyarakat bawah. Untuk di Jawa Tengah, denyut nadi ekonomi ditopang oleh 4,2 juta pelaku UMKM, di mana 3,2 juta di antaranya berada di level mikro.
“Akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga terjangkau menjadi instrumen krusial. Ini bukan sekadar bisnis, tapi benteng untuk mencegah masyarakat bergantung pada pinjaman berbunga tinggi yang mencekik,” tutur Luthfi.
Pelaksana Tugas Ketua Umum FKDK BPDSI Prof M Mas’ud Said MM PhD mengungkapkan, fakta bahwa BPD saat ini merupakan raksasa keuangan yang menguasai total aset hampir Rp1.100 triliun, atau setara dengan 10 persen dari total aset perbankan nasional.
“Kontributif menjadi kata kunci. Dengan kekuatan aset ini, BPD harus mengoptimalkan sumbangsihnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal di tengah surutnya dukungan fiskal pusat,” tutur Mas’ud.
Semnas dan Munas FKDK BPDSI ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, SE MM, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo, Kepala Biro BUMD dan BLUD Jawa Tengah Agus Prasutio SH MSi, serta jajaran Dewan Komisaris dari korporasi BPD wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia.
