LenteraJateng, SEMARANG – Serikat buruh lakukan aksi tolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan minta adanya kenaikan upah. Mereka juga masih mengajukan tuntutan untuk tolak Omnibus Law atau Undang-undang Cipta Kerja.
Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jateng
menggelar aksinya di depan gedung Gubernur, Jalan Pahlawan, Semarang. Mereka menegaskan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM dengan beberapa alasan yang dikemukakan.
“Pertama, kenaikan BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30 persen. Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen,” kata Aulia Hakim, Sekjend KSPI Jateng, melalui siaran pers, Selasa (6/9/2022).
Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflasi menjadi 6,5 persen hingga persen. Sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket.
“Di sisi lain, upah buruh di Jawa Tengah sangat kecil dan tahun lalu saja ada yang naik Rp 1.400. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021,” sambungnya.
Alasan kedua buruh menolak kenaikan BBM karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Aulia membandingkan seperti di Malaysia, dengan ron yang lebih tinggi dari Pertalite, harganya jauh lebih murah.
“Terkait dengan bantuan subsidi upah sebesar 150 ribu rupiah selama empat bulan kepada buruh, menurut kami ini hanya pemanis agar buruh tidak protes. Tidak mungkin uang Rp 150 ribu akan menutupi kenaikan harga akibat inflasi yang meroket,” jelas Aulia.
Terkesan sekali, pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat.
“Kami khawatir, dengan naiknnya BBM maka ongkos energi industri akan meningkat. Hal itu bisa memicu terjadinya ledakan PHK. Oleh karena itu, kami melakukan aksi pada hari ini yang kami pusatkan di kantor gubernuran dan DPRD Jateng,” tegasnya.
Harga Minyak Dunia Masih di Bawah Asumsi APBN, Aksi Serikat Buruh Tolak Kenaikan BBM
Menurut Aulia, berdasarkan analisa yang KSPI lakukan, harga minyak dunia yang sekarang masih di bawah besaran asumsi makro yang tercantum dalam APBN 2022 yaitu sebesar US$ 100 per barel.
“Sehingga seharusnya APBN 2022 masih dapat menutupi kebutuhan subsidi BBM hingga akhir tahun 2022. Karena saat pembahasan revisi APBN 2022, dasarnya adalah perubahan harga minyak mentah Indonesia atau ICP (Indonesia Crude Price) dari US$ 63 per barel menjadi US$ 100 per barel,” jelasnya.
Aulia kembali menegaskan, selama harga minyak mentah dunia berada dalam rentang 100 dolar Amerika per barel, maka tidak ada urgensi bagi Pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.
Saat ini kemudian menjadi momentum bagi pemerintah dan badan usaha untuk memperbaiki penyaluran BBM subsidi dari hulu ke hilir. Karena pengguna BBM bersubsidi juga banyak konsumsi oleh buruh nelayan, petani, masyarakat kelas menengah ke bawah, yang selama ini memberikan dampak ke pertumbuhan ekonomi.
“Kenaikan inflasi akan membuat pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai, harusnya pemerintah tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi semata. namun harus juga memperhatikan termasuk di dalamnya masyarakat 40 persen kelompok paling bawah,” paparnya.
Dengan jumlah pekerja informal mencapai 81 juta jiwa termasuk kelas menengah rentan Aulia berharap pertumbuhan ekonomi bisa sejalan dengan tujuan pembangunan pemerintah.
Maka, KSPI mengajukan tiga tuntutan antara lain:
1.Tolak kenaikan harga BBM
2.Tolak omnibus law UU Cipta Kerja
3.Naikkan upah tahun 2023 di 35 jawa tengah sebesar 10 sampai 13 persen
Aksi Serikat buruh bersama elemen mahasiswa terus menerus mengalir sejak pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM pekan lalu. Harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter. Kemudian harga solar subsidi naik dari Rp 5.150 jadi Rp 6.800 per liter. Pertamax juga ikut naik hari ini dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500 per liter.
