LENTERAJATENG, SEMARANG – DPRD Kota Semarang memberikan dukungan, terhadap rencana alokasi anggaran hampir Rp 500 miliar dalam APBD 2026 untuk pengendalian banjir. Namun, DPRD menegaskan penggunaan anggaran tersebut harus benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman mengatakan, persoalan banjir memang menjadi masalah serius yang harus segera ditangani. ia pun sepakat, dengan rencana alokasi anggaran tersebut.
“Banjir itu bencana, musibah tidak bisa diprediksi dan tidak ada jadwalnya. Jangan sampai bencana justru dianggap sebagai budaya,” kata Pilus, sapaanya, Jumat (5/12/2025).
DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan anggaran tersebut. Pihaknya tentu hanya akan memberikan persetujuan penuh jika anggaran digunakan murni untuk kepentingan masyarakat.
“Kalau memang untuk kepentingan masyarakat, dewan sangat mendukung. Tapi, kalau untuk kepentingan kelompok tertentu, mohon maaf, pasti akan kami pangkas,” tuturnya.
DPRD juga memastikan setiap program yang dibiayai dari anggaran pengendalian banjir harus berdampak langsung pada penurunan risiko banjir dan peningkatan keselamatan warga.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Semarang mengalokasikan anggaran sekitar Rp 500 miliar pada APBD 2026 untuk sektor lingkungan hidup. Anggaran tersebut meningkat hampir dua kali lipat, dari tahun sebelumnya senilai Rp 300 miliar.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, penambahan anggaran dilakukan karena penanganan banjir merupakan hal mendesak dan masuk dalam kategori masalah lingkungan yang harus segera diselesaikan.
“Banjir ini masuk kategori masalah lingkungan yang harus diselesaikan, sehingga membutuhkan fokus dan dukungan anggaran yang besar,” tutur Agustina.
Ia menilai, dampak banjir menjadi pertimbangan utama, mulai dari terganggunya perekonomian, lalu lintas, hingga kegiatan pendidikan.
