LenteraJateng, PURWODADI – Sudah saatnya generasi milenial mengambil peran sebagai agen antihoaks untuk menjaga integrasi bangsa. Anggota DPRD Jawa Tengah Abang Baginda MMH menggugah kesadaran pelajar dan pengurus OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) SMA Negeri 1 Purwodadi, dalam melakukan penyebaran informasi yang benar di era digital.
“Satu di antaranya adalah dengan saring dulu sebelum sharing (membagikan, red). Kemudian beretika dalam dunia digital,” kata Anggota DPRD Jawa Tengah dari Dapil (Daerah Pemilihan) V, Grobogan dan Blora.
Tidak hanya etika dalam dunia digital, ketika berselancar warga net (netizen) harus menguasai kemampuan, budaya dan keamanan digital. Pelajar saat di dunia digital, herus berperilaku sama dengan di dunia nyata.
“MIsalnya berkata sopan, tidak merendahkan orang lain. Dan memilah informasi yang didapat sebelum menyebarkannya ke yang lain,” tutur Baginda saat menjadi narasumber dalam Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di SMA Negeri 1 Purwodadi Grobogan.
Era digital ini sambung anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah itu, tandai dengan munculnya media sosial dan berkembangnya media online. Informasi sangat melimpah sehingga terkadang tidak tertampung atau sebut sebagai banjir informasi.
Seseorang terkadang tidak sadar dan mampu membedakan, antara informasi yang benar dan palsu (hoaks). Hal-hal tersebut merupakan bentuk upaya integrasi sosial melalui penyebaran informasi yang benar di era digital.
Bahaya Hoaks Bisa Pecah Belah Bangsa
Menurut Baginda, sapaan akrabnya, integrasi sosial adalah nilai-nilai yang terkait dengan kemajemukan suatu bangsa, budaya, bahasa dan adat istiadat. Ia menilai, komunikasi menjadi kunci utama dalam menjaga persatuan bangsa.
“Informasi palsu, bisa menyesatkan masyarakat dan memecah belah bangsa,” tambahnya.
Contoh menyesatkan masyarakat, adalah informasi-informasi palsu dan tidak dapat pertanggungjawabkan pada saat pandemi, dua tahun belakangan. Berbagai platform media sosial lanjut Baginda, menjadi jalan tersebarnya hoaks dan menghambat pemerintah dalam langkah penanganan.
“Sudah saatnya generasi milenial mengambil peran sebagai agen antihoaks demi menjaga integrasi bangsa,” tegasnya.
Caranya dengan memanfaatkan beragam platform digital untuk kegiatan positif dan menyebarkan konten yang bermanfaat bagi publik.
Konten Media Berlimpah Harus Selektif dan Kritis, Sudah Saatnya Generasi Milenial Ambil Peran
Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Hardly Stefano menyatakan, di tengah berlimpahnya konten media maka publik harus selektif, kritis dan apresiatif. Komisioner Bidang Kelembagaan tersebut juga menerangkan realitas media terkini.
Menurutnya media sosial dan konvensional (televisi, radio dan cetak) menggunakan platform internet.
Pengguna medsos juga mesti selektif dalam memilah dan memilih konten bermanfaat. Kritisi dan melaporkan konten yang buruk dengan bahasa yang tepat. Serta mengapresiasi konten baik di media termasuk juga membuatnya viral sehingga orang lain pun menerima manfaat konten tersebut.
Untuk menghindari hoaks menurut Hardly ada beberapa cara, antara lain harus memastikan informasi yang diterima dari sumber yang kredibel dan terpercaya. Kredibilitas informasi, dari manajemen media yang baik dan terdaftar secara jelas pengelolaannya.
“Televisi, radio dan juga media cetak yang terdata pada Dewan Pers. Demikian pula untuk informasi dari media online, pastikan pengelolanya jelas dan patuh pada aturan yang ada,” tuturnya.
Jika ada informasi hoaks yang media penyiaran tayangkan maka KPI memiliki kewenangan memberikan sanksi dengan berbagai tingkatan, dari peringatan sampai penghentian sementara. Aturan berupa undang undang penyiaran, yang membuat informasi dari media penyiaran lebih kredibel dan terpercaya.
“Untuk program siaran pun, KPI memiliki kewenangan dalam menjaga kualitas konten. Termasuk misalnya untuk program sinetron dan variety maupun reality show yang sering mendapat kritikan dari masyarakat,” tuturnya.
Narasumber lain David Tjendriawan dari Terang Abadi Media Group menyatakan, konten lokal sangat penting bagi pengelola televisi daerah. Konten-konten tersebut harus tetap hadir demi menjaga khazanah lokal dan juga kebhinekaan bangsa.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Casytha A Kathmandu menyampaikan mengenai pemberdayaan potensi daerah melalui informasi berkualitas di era digital. Anggota DPD RI dari Dapil Jawa Tengah ini sebagai narasumber GLSP secara daring.
Acara dimoderatori oleh Wakil Ketua KPID Jawa Tengah Ahmad Junaedi dan dibuka oleh Komisioner bidang Kelembagaan KPI Pusat Nuning Rodiyah.
Hadir juga Budhi Santoso selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Tengah yang memberi sambutan di awal acara sekaligus menyampaikan tentang Profil Pelajar Pancasila.
GLSP merupakan program unggulan KPI Pusat. (Adv-Anf/PTT)
