LENTERAJATENG, SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan nelayan kecil di wilayahnya. Komitmen tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana, saat menemui perwakilan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), di Kantornya, Rabu (11/10/2023).
Nana mengatakan, pemetaan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh nelayan kecil terus dilakukan pemprov bersama IOJI. Termasuk, pencegahan dan penindakan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan sosialisasi asuransi nelayan.
Kerja sama Pemprov Jateng dengan IOJI menurut Nana, sudah terjalin lama. Pada Mei 2023 lalu juga telah ditandatangani nota kesepahaman dalam bidang penguatan perlindungan dan pemberdayaan awak kapal perikanan migran, nelayan kecil, serta nelayan buruh di Jateng.
Menurutnya, kehadiran IOJI dinilai penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan perlindungan nelayan kecil di Jawa Tengah.
“Kami ingin nelayan kami sejahtera dan kualitas meningkat. Strateginya seperti apa sedang disiapkan. Juga terkait perlindungan nelayan kita,” kata Nana.
CEO IOJI Achmad Santosa menilai, Pj Gubernur Jawa Tengah memiliki perhatian tinggi dengan nelayan kecil. Perhatian itu dianggapnya selaras dengan fokus IOJI, yang berupaya memberikan fasilitas terhadap peningkatan kesejahteraan dan perlindungan nelayan kecil.
“Ini nyambung, karena memang kami sedang mengerjakan soal Pergub perlindungan nelayan kecil, karena Perda sudah ada,” kata Achmad.
Ia menjelaskan, kerja sama antara IOJI dengan Pemprov Jateng selama ini sangat aktif dan intensif. Bahkan kerja IOJI di Jateng dianggap paling intensif dibandingkan daerah lain di Indonesia. Peran yang dilakukan itu, sebagai bentuk komitmen IOJI dalam mendukung kebijakan Pemprov Jateng.
Untuk di Jateng, IOJI intens melakukan riset untuk mendukung kebijakan-kebijakan Pemprov Jateng. Termasuk, sosialisasi kebijakan dan konsultasi publik, terkait kebijakan yang akan disahkan.
“Kami juga melakukan penguatan kesadaran masyarakat bekerja sama dengan OPD. Harapan kami, bisa membantu lebih banyak lagi atas arahan dari Pak Pj Gubernur,” tutur Achmad Santosa.
Terkait perlindungan nelayan kecil, Achmad memaparkan, IOJI bersama Pemprov Jateng sedang melakukan konsultasi publik dengan nelayan kecil. Konsultasi publik itu untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang saat ini dihadapi.
Dengan mengetahui berbagai persoalan itu, ia bisa melakukan upaya pencegahan maupun cara mengatasinya, baik dalam bentuk regulasi Peraturan Gubernur maupun Perda.
“Dari situ kami akan lihat efektivitasnya, bagaimana tentang kebijakan ini. Lagi-lagi menurut saya, memang pengawasan dan penegakan hukum itu menjadi penting,” tuturnya.
Adapun terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Pj Gubernur Jateng juga sudah memberikan arahan kepada dinas terkait dan IOJI, untuk segera mengambil langkah. Antara lain, dengan memetakan persoalan dan menyiapkan aturan-aturan daerah.
“Kami membantu sebagai ahli saja,” tambah Achmad Santosa.
