LENTERAJATENG, SOLO – Pengadilan Negeri Boyolali menjatuhi vonis kepada saudara P yang didakwa melakukan tindak pidana di perpajakan. Majelis Hakim yang beranggotakan Dwi Hananta (Hakim Ketua), Tony Yoga Saksana (Hakim Anggota) dan Mahendra Adhi Purwanta (Hakim Anggota) menjatuhkan vonis selama 2 tahun penjara dan denda Rp 899.488.682 kepada terdakwa P.
Serta apabila dalam satu bulan tidak dilunasi denda tersebut maka diganti dengan pidana 3 bulan penjara.
Dalam kasus itu, P terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dari konsumen/customer sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara melalui perusahaanya CV KU.
Atas perbuatan yang dilakukan, yang bersangkutan dianggap melanggar ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP).
Vonis tersebut sedikit berbeda hanya pada hukuman pengganti jika denda tidak dibayar dengan tuntutan jaksa pada sidang sebelumnya. Dimana terdakwa dituntut dengan tuntutan 2 tahun dan denda Rp 899.488.682,- atau diganti dengan pidana 6 bulan penjara.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Tengah II Slamet Sutantyo mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan kepada terdakwa P.
“Upaya edukasi sudah dilakukan kepada seluruh wajib pajak, imbauan juga sudah dilakukan namun wajib pajak yang masih melanggar maka langkah terakhir terpaksa dilakukan yaitu pemeriksaan dan penyidikan,” ungkapnya, Jumat (7/4/2023).
Dalam putusan tersebut, dinyatakan pula bahwa jika terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda.
Apabila harta bendanya tidak mencukupi maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 3 bulan.
Keberhasilan Kanwil DJP Jawa Tengah II dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan.
Selain itu, langkah ini merupakan wujud koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Tengah II, Polda Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
Hakim juga menekankan bahwa hukuman ini diharapkan dapat memberi peringatan pada para pelaku lainnya agar tidak melakukan hal serupa. Tindakan ini juga untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara melalui APBN.
