LENTERAJATENG, SEMARANG – DPRD Kota Semarang meminta BLU Trans Semarang mendesak Pemerintah Kota Semarang mengevaluasi seluruh koridor BRT pasca kebakaran armada pada Rabu (13/11/2024) lalu.
Anggota DPRD Kota Semarang Gumilang Febriansyah menyampaikan, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk semua koridor demi mencegah kejadian serupa.
Operator koridor 8 yang mengalami kejadian kebakarsn itu juga perlu diberi sanksi. Sanksi ini sebagai peringatan agar operayor benar-benar menyiapkan pelayanan yang baik.
“Saya kira perjanjian dengan pihak ketiga dan pemkot, ada sanksi. Kalau misal terjadi apa-apa ada sanksi,” ungkap Febri, Senin (18/11/2024).
Febri juga menyoroti kondisi bus yang perlu peremajaan. Pada periode lalu, Komisi C DPRD Kota Semarang sudah mengingatkan untuk melakukan peremajaan kepada BLU.
“Kami sempat lihat lokasi pool, lihat mobil. Kami sering mengingatkan untuk peremajaan khususnya BRT yang tidak layak jalan,” tegasnya.
Menurutnya, kejadian kebakaran yang menimpa sebelumnya menjadi evaluasi untuk segera melakukan peremajaan terhadap bus yang sudah tidak layak. Dia menyarankan bisa menggunakan bus listrik agar bisa mengurangi polusi di Kota Semarang.
Senada, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Suharsono juga menegaskan bahwa insiden kebakaran yang melibatkan armada Trans Semarang perlu menjadi peringatan serius bagi pengelola dan operator layanan transportasi tersebut.
Selama 15 tahun operasional sejak diluncurkan pada 2009, armada Trans Semarang telah mengalami beberapa insiden serupa. Ia mengimbau agar pengelola lebih tegas dalam menegakkan SOP serta memberi sanksi tegas bagi operator yang lalai.
“Sudah sering kami peringatkan kepada pengelola Trans Semarang agar lebih tegas terhadap operator, mengingat telah sering terjadi kebakaran armada dan kecelakaan. Seharusnya, layanan publik ini memiliki SOP yang lebih ketat, bahkan sanksi yang tegas bagi operator,” tutur Suharsono.
Ia menambahkan bahwa tujuan pemerintah menyediakan moda transportasi publik adalah untuk menarik minat masyarakat, namun insiden yang terus berulang justru menurunkan tingkat kepercayaan publik.
“Kejadian-kejadian seperti ini membuat kepercayaan masyarakat pada transportasi publik berkurang. Kami menyarankan agar ada evaluasi menyeluruh atas operasional Trans Semarang, mulai dari SOP, sanksi, manajemen pengelolaan, rute, sarana dan prasarana, serta SDM, termasuk sopir,” jelasnya.
Suharsono berharap agar evaluasi tersebut dapat menghasilkan langkah perbaikan konkret untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna transportasi umum di Kota Semarang.
