LENTERAJATENG, GROBOGAN – Bupati Grobogan Sri Sumarni meminta agar pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dimaksimalkan, untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Langkah tersebut diperlukan mengingat kebutuhan pupuk merupakan sarana produksi yang penting, dalam peningkatan produktivitas dan produksi pertanian.
“Seperti diketahui, subsidi untuk pupuk yang ditanggung pemerintah ini cukup besar. Oleh sebab itu, perlu pengawasan dan pengawalan agar penyalurannya optimal. Mulai dari produsen sampai pada pengecer dan di tingkat kelompok tani maupun petani,” kata Sri Sumarni saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Pendapa Kabupaten Grobogan, Selasa (19/9/2023).
Sri Sumarni mengatakan, harus ada koordinasi yang baik antaranggota Tim KP3, di tingkat kabupaten maupun kecamatan dengan para berbagai pihak, khususnya distributor dalam pengawasan alokasi serta distribusi pupuk bersubsidi.
Terkait menghadapi Musim Tanam satu (MT-1), Sri Sumarni menegaskan, beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, salah satunya pengurangan jenis pupuk yang disubsidi pemerintah, sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022.
“Pemerintah memberikan subsidi terhadap jenis pupuk Urea dan NPK saja, sementara pupuk ZA, SP-36 dan pupuk organik tidak lagi menjadi pupuk yang mendapatkan subsidi harga. Kondisi ini tentu akan berdampak langsung terhadap pemupukan pada MT-1 ini. Terkait dengan hal tersebut, saya minta kepada Dinas Pertanian supaya menggerakkan para penyuluhnya di lapangan, untuk memberikan pemahaman tentang pemupukan yang berimbang,” ujarnya.
Sri Sumarni meminta petani yang biasa memakai pupuk SP-36 dan ZA, supaya diarahkan untuk memakai pupuk majemuk (NPK) sebagai penggantinya.
“Saya juga minta kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, segera lakukan koordinasi dengan distributor dan KPL, untuk memastikan distribusi dan penyaluran pupuk segera dapat direalisasikan sesuai dengan alokasi kebutuhan. Pastikan tidak terdengar lagi keluhan para petani, bahwa pupuk susah didapatkan,” tegas bupati.
Selain distribusi pupuk, Sri Sumarni meminta permasalahan kartu tani menjadi prioritas. Kartu tani adalah sarana wajib untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Dikatakannya, masalah yang ditemui di lapangan adalah masih banyaknya petani yang sudah terdaftar memiliki kartu tani, tapi dalam kenyataannya tidak memiliki kartu tersebut.
“Ada tiga hal penyebab yang sudah kita identifikasi terkait permasalahan tersebut, yaitu petani belum menerima kartu tani tersebut, kartu taninya rusak, dan kartu taninya hilang,” tuturnya.
Karena sudah terdaftar memiliki kartu tani di sistem, maka petani yang menghadapi masalah tersebut tidak bisa melakukan penebusan pupuk bersubsidi, sehingga terpaksa membeli pupuk nonsubsidi yang harganya jauh lebih mahal.
“Pihak BRI secara khusus saya minta bantuan dan dukungannya untuk mengatasi kendala ini. Penggantian kartu tani yang hilang, rusak ataupun belum diterima petani, supaya bisa dilaksanakan secara cepat dan mudah,” pungkasnya.
