LenteraJateng, JAKARTA – Presiden Joko Widodo sebut realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hingga saat ini masih berada di angka 47 persen. Padahal kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar.
Untuk itu, Presiden mendorong pemda menggunakan dua persen dari komponen anggaran dalam APBD yaitu dana transfer umum yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) untuk menyelesaikan persoalan akibat penyesuaian harga BBM.
“Kalau kita lihat posisi per hari ini dana 2 persen dana transfer umum itu masih kira-kira Rp 2,17 triliun. Kemudian belanja tidak terduga Rp 16,4 triliun baru digunakan Rp 6,5 triliun. Artinya masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota,” kata Presiden saat memberikan arahan dalam pertemuan dengan seluruh kepala daerah secara luring dan daring di Istana Negara, Senin (12/9/2022).
Ia meminta pemerintah daerah untuk tidak ragu dalam mengalokasikan APBD untuk menyelesaikan persoalan dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Apalagi, pemerintah telah mengeluarkan payung hukum yang jelas melalui Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
“Tidak perlu ragu-ragu menggunakan anggaran yang ada. Payung hukumnya sudah jelas asal penggunaannya betul-betul untuk menyelesaikan persoalan karena penyesuaian harga BBM,” ucapnya.
Dana tersebut, lanjut Presiden, dapat digunakan pemda untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak akibat penyesuaian BBM. Seperti nelayan, tukang ojek, hingga para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam bidang transportasi, pemda juga dapat membantu transportasi umum yang mengalami kenaikan tarif.
“UMKM bisa juga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena kemarin ada penyesuaian harga BBM. Transportasi umum juga bisa dibantu kenaikan tarifnya, bisa dibantu lewat subsidi ini,” tambahnya.
Subsidi Inflasi Dari Belanja Tidak Terduga, Realisasi APBD Masih 47 Persen
Selain itu, pemda dapat memanfaatkan komponen anggaran lain yaitu belanja tidak terduga untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing . Seperti kenaikan bahan pangan untuk komoditas harga bawang merah. Presiden Jokowi menyebut pemda dapat membantu biaya transportasi agar harga bawang merah di petani dan di pasar tetap sama.
Sebagai penutup, Presiden mewanti-wanti para kepala daerah untuk waspada terhadap inflasi, utamanya yang berkaitan dengan harga pangan karena pangan berkontribusi cukup besar terhadap kemiskinan di daerah. Apabila harga pangan naik, Presiden menyebut kemiskinan di daerah juga akan ikut naik.
“Utamanya itu beras sebagai komponen utama. Jadi hati-hati kalau harga beras di daerah meskipun hanya Rp200 atau Rp500 (naik), segera diintervensi karena itu menyangkut kemiskinan di provinsi, di kabupaten, dan di kota Bapak, Ibu pimpin. Itu akan langsung bisa naik angka kemiskinannya,” tandasnya.
