LENTERAJATENG, SEMARANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang Kadarlusman mengatakan seiring bertambahnya wilayah yang terdampak kekeringan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak boleh kehabisan anggaran penyediaan air bersih.
Peran BPBD dalam mengatasi persoalan keke memang sangat vital, sehingga harus ditambah alokasi anggaran di APBD perubahan, khususnya untuk penyediaan air bersih.
“Kami melihat anggaran BPBD untuk air bersih kan sudah habis. Apakah kalau sudah habis hanya menggantungkan CSR saja. CSR (corporate social responsibility) tetap jalan. Ini kan tidak ada salahnya kalau ditempelkan anggaran, didorong anggaran BPBD untuk penyediaan air selama 1-2 bulan ke depan,” jelas Pilus, sapaan akrabnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menekankan BPBD tidak perlu khawatir jika kelebihan anggaran untuk air bersih, karena kebutuhan air bersih akan selalu ada meski sudah memasuki musim hujan. Mengingat selama ini air bersih juga dibutuhkan untuk warga yang berdampak terhadap terjadinya banjir.
“Kebutuhan air bersih ini tidak hanya saat musim kemarau. Setelah El Nino ini kan ada musim hujan. Ya, harapan kami mudah-mudahan tidak banjir. Tapi, kalau banjir itu juga butuh air bersih,” katanya.
Pemetaan daerah yang mengalami dan rawan kekeringan memang perlu dilakukan, agar kebutuhan air bersih untuk masyarakat bisa tersalurkan dengan baik. Termasuk kebutuhan air bersih setiap kepala keluarga (KK).
“Kami minta dipetakan berapa kecamatan yang rawan kekeringan? Terus, di masing-masing kecamatan ada berapa kelurahan, RW, jumlah KK berapa? Dihitung per hari, ketemu mau dibantu berapa,” ungkapnya.(IDI)
