LenteraJateng, SEMARANG – Pemprov Jateng raih tiga penghargaan terkait manajemen ASN dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Penghargaan itu harapannya menjadi pelecut untuk terus meningkatkan layanan kepada masyarakat.
Tiga penghargaan yang diterima Pemprov Jateng meliputi, peringkat 1 special mention komitmen peningkatan pelayanan kepegawaian BKN, peringkat 4 dalam penerapan pemanfaatan data sistem informasi dan CAT, serta, peringkat 5 implementasi penerapan manajemen kinerja.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah Wisnu Zaroh bersyukur atas penghargaan dari BKN ini. Hal itu menjadi momen para ASN untuk terus memberikan kinerja prima terhadap masyarakat, bukan sekadar predikat.
“Dari tiga award itu yang paling diutamakan adalah peringkat 1 (special mention) penerimaan komitmen peningkatan layanan BKN. Ini yang berat karena layanan BKN ada beberapa macam, seperti mutasi, kenaikan pangkat, peningkatan jabatan, penilaian kinerja, pembinaan pegawai, pengembangan karier, dan sebagainya,” ujar Wisnu, Rabu (7/9/2022).
Penghargaan peringkat pertama ini tentu membanggakan bagi Pemprov Jateng. Walaupun dalam hal pelayanan kepegawaian, sebetulnya tidak pernah berpikir harus juara.
Manfaatkan Teknologi Digital, Pemprov Jateng Raih Tiga Penghargaan Manajemen ASN dari BKN
Wisnu menambahkan, pihaknya terus menyempurnakan sistem kepegawaian di Pemprov Jateng. Satu di antaranya, dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi digital.
Menurutnya, teknologi membantu mengawasi kinerja pegawai dan mengurangi penggunaan alat tulis kantor (ATK). Praktis, hal ini dapat menghemat anggaran, serta menjadikan pengawasan kerja lebih akurat.
“Kami setuju dengan Pak Ganjar Pranowo dengan digitalisasi, karena dampaknya luar biasa. Misal, untuk efisiensi ATK kertas luar biasa. Dulu di BKD pasti ada anggaran ATK pada setiap bidang. Tetapi sekarang di BKD pada bidang-bidang tidak ada (anggaran) ATK, yang ada hanya di sekretariat,” paparnya.
Digitalisasi, jelas Wisnu, tidak hanya untuk efisiensi ATK. Ia menyebut, pantauan kinerja ASN pun dilakukan menggunakan kanal digital. Antaranya, presensi pegawai yang teringkas dalam aplikasi telepon pintar. Dengan teknologi, segala upaya ASN untuk melakukan maladministrasi dapat terpantau.
“Dulu presensi manual pakai fingerprint, tapi kemudian ada yang ketahuan bohong lalu kita ubah dengan ponsel pada saat pandemi. Orang yang mengubah titik lokasi GPS yang seharusnya di kantor tapi kemudian di rumahnya ya ketahuan, lalu kita panggil. Terlihat, dampak disiplin kinerja naik, karena penilaian kerja yang terdigitalisasi,” pungkas Wisnu.
