LenteraJateng, SEMARANG – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) – Perjuangan sore ini panggil Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk melakukan klarifikasi soal pernyataannya siap sebagai Calon Presiden (Capres). Dalam surat pemanggilan Ganjar yang sudah beredar, Gubernur Jateng tersebut wajib hadir pukul 16.00 WIB, di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng Jakarta Pusat.
Surat pemanggilan yang terbit pada Jumat, 21 Oktober 2022 lalu, ditandatangani Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun. Ganjar dipanggil untuk melakukan klarifikasi, tetapi tidak tertulis terkait apa klarifikasi tersebut.
Sampai saat ini PDI Perjuangan, belum mengumumkan Capres maupun Cawapres yang akan mereka usung pada Pilpres 2024 mendatang. Hasto beberapa waktu lalu menyebut, kewenangan menentukan Capres dan pasangannya yang akan maju Pilpres 2024 ada pada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Selain Ganjar, PDIP juga bakal memanggil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo alias Rudy. Hasto mengatakan, Rudy bakal dimintai klarifikasi atas pernyataannya yang mendukung Ganjar sebagai Capres 2024.
“Ya kami akan lakukan klarifikasi, kami akan undang juga Pak Rudy karena disiplin partai harus ditegakkan,” kata Hasto.
Pada kesempatan yang sama Hasto juga angkat bicara terkait Dewan Kolonel, di mana tidak sesuai AD/ART partai. Ia menegaskan, wadah pendukung Puan Maharani sebagai Capres tersebut tidak sesuai dengan peraturan partai.
PDI Perjuangan Tegakkan Disiplin Partai, Panggil Ganjar
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait Dewan Kolonel. Dia menegaskan, wadah pendukung Puan Maharani sebagai capres itu tak sesuai AD/ART partai.
“Arahan Bu Ketua Umum jelas, semua kader harus memiliki kesadaran revolusioner. Jangan grusak grusuk, sabar dan pasti pada waktu yang tepat. Momentum sesuai suasana kebatinan rakyat. Ibu Mega akan umumkan capres cawapres,” kata Hasto.
Kata Hasto, penegakan disiplin berlaku untuk seluruh kader PDI Perjuangan. Menurutnya, tidak ada kader yang berhak menyatakan mendukung capres atau cawapres sebelum ada pernyataan resmi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Semua tegak lurus disiplin, tidak hanya Dewan Kolonel. Pak FX Rudy dari Solo pun ketika nyatakan dukungan capres, itu kewenangan dari ketum, sebagai partai akan menegakkan disiplin partai, kepada semua pihak tanpa terkecuali,” tutur Hasto.
