LENTERAJATENG, SRAGEN – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus berinovasi untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu terobosan yang akan dilakukan adalah dengan memaksimalkan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan menggunakan konsep digital.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, ke depan, MPP bertransformasi menjadi MPP Digital.
Baginya, digitalisasi adalah keniscayaan yang harus dihadapi cepat atau lambat, dan ASN sebagai pelayan publik harus segera beradaptasi terhadap hal tersebut.
“Sekarang ini bukan masalah besar atau kecil (gedung MPP). Yang menang yang cepat. Maka digitalisasi ini menjadi pilihan. Maka MPP ini langsung bergerak menuju next level, yaitu ke MPP Digital,” ujar Menteri Anas dalam keterangannya seperti dikutip, Rabu (22/2/2023).
“Kalau selama ini berbagai pelayanan publik dilipat dalam satu rumah fisik bernama MPP, ke depan dilipat dalam satu rumah virtual bernama MPP Digital. Tapi layanan langsung di MPP secara fisik juga tetap berlangsung,” imbuhnya.
Anas memaparkan, MPP Digital menjadi penyederhana pelayanan publik karena semua terintegrasi. Ini sesuai arahan Presiden Jokowi.
“Misalnya, sebelumnya, bila warga mau akses layanan A, maka masuk ke aplikasi A, otomatis bikin akun A. Mau akses layanan B, maka masuk ke aplikasi B, sehingga wajib bikin akun B. Padahal jumlah layanan ini ribuan, sehingga warga harus isi data begitu banyak. Ke depan dengan single sign-on di MPP Digital, semua bisa lebih simpel. Belum lagi bila proses bisnis berbagai pelayanan publik yang akan disederhanakan,” papar mantan Bupati Banyuwangi itu.
Saat ini, papar Anas, finalisasi terhadap MPP Digital sedang dilakukan bersama lintas kementerian/lembaga dan sejumlah BUMN.
“Kita terus simulasi. Kemarin misalnya kita cek jalannya untuk perizinan sektor kesehatan, Alhamdulillah tidak ada kendala berarti,” ujarnya.
Provinsi Jawa Tengah sendiri secara konsisten menunjukkan komitmen dalam menghadirkan kemudahan pelayanan publik melalui MPP. Hingga saat ini, tercatat 28 dari 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah telah mendirikan MPP.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi jajarannya yang berkomitmen menghadirkan MPP yang nyaman bagi masyarakat daerahnya.
Ia juga mendukung penuh ikhtiar pemerintah untuk menghadirkan MPP Digital tersebut. Baginya, digitalisasi MPP akan membuat lebih banyak masyarakat yang mendapatkan layanan terbaik.
“Gedung adalah gedung, bagi yang tidak bisa digital silakan datang ke MPP. Yang bisa digital silakan gunakan aplikasi. Maka seluruh lapisan masyarakat bisa dilayani di MPP. Mudah-mudahan MPP di kabupaten/kota yang sudah ada dan MPP yang hari ini akan diresmikan semakin menunjukkan bukti bahwa pemerintah mau dan selalu hadir dalam berbagai masalah kemasyarakatan mulai dari dia lahir sampai dia meninggal nantinya,” pungkas Ganjar.
