LENTERAJATENG, SEMARANG – Sehari jelang masa kampanye Pemilu 2024 DPRD Kota Semarang ingatkan mengenai netralitas TNI, Polri dan ASN.
Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman menyatakan, semua pihak harus menciptakan Pemilu damai.
Silaturahmi dan komunikasi menurutnya, antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) yang di dalamnya ada TNI-Polri, kepala daerah, Kejaksaan, Pengadilan dan lainnya dengan peserta Pemilu sangat perlu.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka DPRD Kota Semarang berinisiatif melakukan silaturahmi dengan Forkompimda di wilayah tersebut.
Dengan adanya silaturahmi dan komunikasi, maka diharapkan terjadi kerjasama semua pihak untuk ciptakan Pemilu damai 2024.
“Perlu kerjasama yang baik dari semua elemen sampai tingkat bawah untuk menjaga dan mempertahankan agar suasana tetap kondusif,” kata pria yang akrab dengan sapaan Pilus saat silaturahmi bersama Forkopimda, di Semarang, Senin (27/11/2023).
Pesta demokrasi lima tahunan ini akan diselenggarakan secara serentak, pada Rabu, 14 Februari 2024 mendatang. Pemilih akan memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Sedangkan masa kampanye, akan mulai pada Selasa, 28 November 2023 dan akan berlangsung selama 75 hari sampai dengan 10 Februari 2024 mendatang.
Pileg dan Pilpres yang dilaksanakan secara berbarengan sambungnya, bisa menimbulkan kerawanan-kerawanan terutama saat masa kampanye. Maka perlu adanya komunikasi, sehingga tercipta kerjasama antar elemen masyarakat sehingga tercipta Pemilu damai.
Mengenai anggaran, untuk Pemilu serentak ini dibiayai oleh APBN di mana pemerintah pusat sudah mengalokasikan dana ke masing-masing lembaga yang berkepentingan dalam penyelenggaraan, pengawasan dan pengamanan Pemilu 2024.
Pada tahun yang sama, juga akan digelar Pilkada secara serentak di mana akan memilih kepala daerah di masing-masing Kabupaten/Kota dan di tingkat Provinsi. Pelaksanaan Pilkada ini rencananya akan dilangsungkan setelah semua tahapan Pileg dan Pilpres usai.
Sedangkan anggarannya, DPRD Kota Semarang mendukung Pemerintah Daerah setempat. Dukungan dana tersebut, tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan sudah dilaksanakan penandatanganannya.
“Kami harus dukung dan tambah untuk ketertiban keamanannya. Setiap lima tahun sekali, kebutuhan tidak mungkin bisa sama. Keamanan, ketertiban harus disupport lebih agar teman-teman TNI-Polri tidak begitu khawatir,” tuturnya.(IDI)
