LENTERAJATENG, SEMARANG – Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu meminta, pemerintah untuk buka lowongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus formasi pustakawan. Wanita yang akrab dengan sapaan Ita itu menyatakan, menilai penting adanya pembukaan P3K.
Alasannya, Pemerintah Kota (Pemkot) sudah tidak bisa mengangkat pegawai Non ASN. Terlebih, pustakawan mempunyai tugas dan tanggungjawab yang vital dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
“Kami minta agar dibuka P3K khusus untuk pustakawan, karena pemerintah kota Semarang sudah tidak bisa mengangkat untuk non ASN,” kata Ita saat menerima kunjungan reses dari Komisi X DPR RI di Ruang Lokakrida Balai Kota Semarang, Rabu (4/10/2023).
Selain meminta pemerintah buka lowongan P3K khusus pustakawan, Ita juga ingin perpustakaan di Kota Semarang berada di dekat pusat pendidikan. Dengan begitu, Masyarakat akan lebih mudah pergi ke perpustakaan milik Pemkot karena selama ini mereka enggan karena merasa jaraknya jauh.
“Harapan kami, menempatkan perpustakaan di dekat universitas dan politeknik, yaitu di daerah Tirto Agung Banyumanik, agar tidak muspro (sia-sia). Kami belajar dari masalah di DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang jauh. Memang tempat luas dan sesuai aturan, tetapi terlalu jauh bagi Masyarakat, karena letaknya di perbatasan kota,” tuturnya.
Menurutnya, syarat-syarat pembangunan perpustakaan tersebut kurang bisa mengakomodir kebutuhan generasi muda dan kurang bisa melihat situasi di lapangan. Menurutnya, kalau ada luas tanah di atas 3 ribu meter dan harus Gedung semua, maka bisa mendapatkan di luar kota.
“Mungkin pemerintah pusat juga harus bisa memahami, sehingga win-win solution. Bisa membangun gedung perpustakaan yang sesuai standar, tetapo juga bisa mengakomodir kebutuhan anak-anak milenial,” tuturnya.
Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Kota Semarang tersebut, turut dihadiri juga oleh Kepala OPD Pemerintah Kota Semarang, berbagai perwakilan kampus di Kota Semarang, tokoh-tokoh, para pakar pendidikan, budayawan, pegiat pariwisata, pemuda, olah ragawan, dan berbagai organisasi yang memiliki gerak yang sama dengan Komisi X DPR RI.
Kunjungan kerja reses tersebut, merupakan bagian dari pelaksanaan rapat DPR RI di daerah-daerah. Kegiatan kali ini memiliki fokus agenda mengenai bidang pengawasan serta untuk mendapatkan masukan ataupun aspirasi dari Masyarakat, terkait kebijakan dan program pemerintah.
