Untuk itu pihaknya ingin agar Pemprov Jateng memiliki target yang jelas dalam menangani kemiskinan ekstrem. “Pemprov harus menargetkan angka kemiskinan ekstrem di daerahnya bisa menjadi nol persen pada tahun 2024 mendatang misalnya. Ini penting sehingga kita memiliki arah yang jelas,” kata Heri Pudyatmoko.
Ia menjelaskan, bahwa kemiskinan merupakan suatu ketidaklayakan keadaan hidup karena ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan. “Adapun kondisi kemiskinan ekstrem, sebagaimana definisi dari Bank Dunia, adalah masyarakat yang hidup dengan pendapatan kurang dari Rp 11.000 per hari,” terangnya.
Hal tersebut berbeda dengan penduduk miskin relatif, yang masih memiliki peluang mengembangkan usaha berkelanjutan, penduduk miskin ekstrem umumnya tidak memiliki aset produksi sendiri, bekerja dengan upah rendah, dan hidup serba pas-pasan bahkan sering kekurangan.
Persoalan Kemiskinan di Jateng, Heri Pudyatmoko Ajak Gotong Royong
Persoalan kemiskinan masih membelit Provinsi Jawa Tengah. Dari data yang ada di BPS Jateng, angka kemiskinan di Jawa Tengah pada bulan Maret 2021 tercatat ada 11,79 persen atau 4,11 juta jiwa. Tentu saja angka ini cukup merisaukan mengingat Jateng termasuk provinsi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
Satu di antaranya adalah memetakan kemiskinan ekstrem di beberapa daerah. Sebenarnya ada 19 daerah yang masuk dalam prioritas kemiskinan ekstrem.
Dari lima kabupaten tersebut juga sudah memetakan, lima kecamatan paling miskin di tiap-tiap daerah. Dengan langkah ini maka upaya pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggenjot pembangunan rumah sehat layak huni. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018, akan memperbaiki sebanyak 1.582.024 rumah di Jawa Tengah.
Kini tersisa 827.009 unit untuk diselesaikan dan berarti sudah merenovasi sekitar 755 ribu rumah warga miskin.
Pembangunan RSLH merupakan bagian tak terpisahkan dari program pengentasan kemiskinan ekstrem. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menilai, pengentasan kemiskinan dengan pemberian bantuan tunai selama beberapa bulan kurang efektif.
“Di Jawa Tengah kita tambah dengan pembangunan rumah sehat layak huni dan kita bangun seperti ini,” kata Ganjar.
Dalam program RSLH, Jateng melaksanakan dengan gotong royong baik secara anggaran dan pelaksanaan. Dalam hal anggaran, berasal dari berbagai sumber. Yakni dana APBN, APBD Jateng, APBD kabupaten dan kota, serta Baznas dan CSR perusahaan. Sedangkan pelaksanaan pembangunan dengan gotong royong warga desa.
