LENTERAJATENG, SEMARANG – DPRD Kota Semarang meminta evaluasi pelayanan transportasi massal BRT Trans Semarang secara menyeluruh, terkait audit keuangan, respon masyarakat, maupun pemenuhan rute.
Sekretaris Komisi C DPRD Kota Semarang Suharsono mengatakan, BRT Trans Semarang memang mengurangi dampak dari kemacetan lalu lintas.
Tetapi agar pelayanan lebih optimal, dewan minta adanya evaluasi kesemuanya termasuk pengelolaan kerjasama dengan pihak operator BRT Trans Semarang.
“Apakah pengelolaannya sudah sesuai harapan dan kontrak yang dibuat, mulai dari sisi pelayanan kepada penumpang, sopir, fasilitas yang ada dan pengoperasionalan kendaraan umur yang lebih dari 6 tahun karena maksimal 5 tahun,” katanya, Senin (4/12/2023).
Selanjutnya terkait efektivitas koridor yang selama ini belum optimal bisa dievaluasi Pemkot Semarang.
“Apalagi operasional BRT Trans Semarang telah sejak 2013, perlu ditingkatkan pelayanan yang maksimal agar operasionalnya efektif dan efisien,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BLUD Trans Semarang, Haris Setyo Yunanto mengatakan, proses kajian peremajaan armada juga akan melibatkan konsultan.
Beberapa yang perlu dikaji dengan para ahli adalah penggantian bus medium dengan micro bus, seperti yang digunakan untuk armada feeder.
“Nanti akan dihitung biaya operasional kendaraan (BOK)nya dulu, termasuk pengaruhnya ke konsumsi bahan bakar atau operasional dan lainnya,” tambahnya.
Khusus biaya operasional kendaraan ada beberapa item yang masuk daftar analisa. Seperti halnya kepemilikan aset.
Apabila peremajaan dilakukan Pemerintah Kota Semarang akan makin rendah dalam menggunakan dana APBD dan BOK. Salah satu koridor yang akan dilakukan kajian ulang adalah koridor 7 dengan rute Balai Kota Semarang- Eks Terminal Terboyo PP.
