LENTERAJATENG, SEMARANG – Jelang Idul Fitri, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang, membuka posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) di Kantor Disnaker Jalan Ki Mangunsarkoro nomer 21. Posko aduan THR itu dibuka sejak Senin (3/4/2023) guna memfasilitasi keluhan para tenaga kerja.
Kepala Disnaker Kota Semarang Sutrisno mengatakan, bahwa posko pengaduan THR dibuka untuk memfasilitasi para pekerja yang ingin mengadukan tentang kejelasan THR-nya.
Melalui posko pengaduan THR, Sutrisno berharap bisa membantu para pekerja yang belum mendapat THR sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kalau surat edaran dari Menteri (Menaker, red) kepada Gubernur sudah keluar dan sudah ditanda tangani 30 Maret kemarin. Kami di Kota Semarang juga sudah menaikkan surat edaran ke Bu Wali Kota,” katanya.
Sesuai SE Menaker Nomor M/2/HK.04.00/111/2023 pada 27 Maret 2023 bahwa uang THR akan dibayarkan kepada pekerja pada tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Meski demikian, Sutrisno mengatakan ada juga perusahaan di Kota Semarang yang malah sudah siap membayarkan THR kepada pekerja pada 17 hari sebelum Lebaran.
Setidaknya ada 50 perusahaan yang sudah melayangkan surat ke Disnaker untuk memberitahukan bahwa mereka akan membayarkan THR pekerja pada H-17.
“Sudah ada 50 perusahaan yang menyatakan sanggup membayarkan THR H-17. Tapi, ada juga yang sesuai ketentuan pemerintah yakni H-7,” katanya.
Mengenai mekanisme pembayaran THR, biasanya perusahaan langsung membayarkan secara penuh sesuai dengan aturan. Akan tetapi, ada juga beberapa perusahaan yang membayarkan THR secara bertahap sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.
“Ada yang bertahap. Tapi, sudah seusai kesepakatan bersama. Tujuannya agar uang THR tidak sekali habis,” katanya.
Jika perusahaan belum membayarkan THR maka pekerja bisa langsung membuat pengaduan di posko aduan THR. Aduan tersebut, nantinya akan dibawa ke satuan kerja provinsi untuk selanjutnya mendatangi perusahaan dan melakukan koordinasi dengan perusahaan tersebut terkait pencairan THR.
“Disnaker akan berkonsolidasi dan membantu mencarikan solusi atas kendala pencairan THR tersebut. Kalau sanksinya, jika memang tidak dibayarkan nanti satker yang menentukan,” tambahnya. (IDI)
