LenteraJateng, MAGELANG — Bupati Magelang Zaenal Arifin tekankan pada penerima surat keputusan (SK) pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) untuk utamakan kepentingan negara bukan kepentingan pribadi.
“Sebagai aparatur sipil negara (ASN), P3K harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi,” minta Bupati Zaenal.
Sebelumnya, di Magelang Jawa tengah ada acara penyerahan SK pengangkatan PPPK kebutuhan tahun 2021 dengan sebanyak 1.993 orang.
Dari 1.993 orang itu terdiri dari 1.986 orang dan PPPK jabatan fungsional non-guru sejumlah tujuh orang.
Seleksi PPPK menurut Bupati Zaenal itu merupakan momentum untuk menyelesaikan permasalahan dari guru honorer. Sehingga pemerintah membuat program nasional, yaitu mengangkat satu juta guru.
“Pemerintah menyediakan kesempatan yang adil untuk guru honorer yang mempunyai kompetensi agar mendapatkan penghasilan yang layak,” ucap Bupati Zaenal.
Uji kompetensi PPPK telah Kementerian PANRB, BKN, Kemendagri dan Kemendikbud susun untuk memberikan kesempatan guru honorer mengikuti seleksi sampai tiga kali.
Menjadi ASN lanjut Bupati Zaenal, wajib membuat target dan rencana kerja yang nantinya tim akan menilai kinerja sebagai bahan evaluasi.
“Jika hasil evaluasi menunjukkan kualitas serta integritas kerja yang rendah, pemerintah akan melakukan tindakan tegas,” tegas Bupati itu.
Bupati Zaenal berpesan pada menerima SK pengangkatan PPPK untuk mengajar jarak jauh dengan teknologi yang baik agar pembelajarannya bisa maksimal.
“Guru harus punya perlengkapan pembelajaran online, peralatan minimal yang harus dimiliki guru adalah laptop dan alat pendukung video conference,” tambahnya.
Mengenai penghasilan lanjut Bupati Zaenal, PPK akan memperoleh penghasilan relatif sama dengan ASN. Sehingga lanjutnya, tidak ada kesenjangan yang signifikan antara PNS dan PPPK untuk jabatan yang sama.
Editor: Puthut Ami Luhur
