LENTERAJATENG, KENDAL – Bank Jateng dukung Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Jawa Tengah untuk mencapai target penerimaan pajak sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, Bank Jateng melengkapi fasilitas layanan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak.
Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala Divisi Bisnis Kelembagaan dan Transaction Banking Bank Jateng Joni Anwar. Joni menyampaikan hal tersebut, dalam Talk Show ‘Bupati Kendal Bersama KPK dalam Rangka Capaian Indikator MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Area Perubahan Optimalisasi Pajak Daerah Tahun 2023,’ di Kendal, Senin (15/5/2023).
Selan menghadirkan Joni Anwar, hadir pula selaku narasumber dalam acara tersebut Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK, Brigjen (Pol) Bahtiar Ujang Purnama didampingi Kasatgas Korsup Wilayah 3 KPK Uding Juharudin, Bupati Kendal Dico M Ganinduto beserta jajaran Forkopimda Kendal.
Acara juga dihadiri para Asisten, Staf Ahli dan jajaran Kepala OPD, juga para Camat, serta perwakilan Kepala Desa dan pengurus juga anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kendal.
Joni Anwar menjelaskan Bank Jateng mensupport Pemda Kabupaten se-Jawa Tengah dalam layanan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Realisasi dari dukungan itu adalah Bank Jateng mensupport 3 ribu alat monitoring pajak atau tapping box di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
Pemasangan alat tersebut berdasarkan amanat dari KPK RI sebagai optimalisasi PAD sektor pajak daerah.
“Kami sudah laksanakan, supaya PAD naik dan di Kendal ini ada sekitar seratusan. Berapa pun yang Pemda minta pasti akan kami support,” tutur Joni.
Langkah-langkah monitoring dan evaluasi juga terus ditingkatkan, namun diakui bahwa masih ada upaya yang kurang maksimal. Sehingga sampai saat ini, menjadi perhatian khusus untuk menjadi catatan.
“Dari monitoring itu, memang ada beberapa yang kurang maksimal. Tentunya kita butuh supporting di lapangan untuk memaksimalkannya,” tuturnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kendal Abdul Wahab mengatakan, pada 2023 merupakan tantangan yang cukup besar. Untuk itu, pihaknya mengumpulkan para stakeholder, mulai dari LSM, pelaku usaha dan para OPD, untuk bersama-sama meningkatkan PAD.
“Satu di antaranya kami memasang tapping box untuk restoran, tapi yang di restoran ini kadang dipasang, kadang tidak,” tambahnya.
Wahab juga mengakui di Kendal terdapat 100 tapping box yang disediakan oleh Bank Jateng. Tapi menurutnya, tidak semuanya dipakai dengan baik, ada beberapa yang bongkar pasang.
Padahal menurut Wahab, restoran hanya sebagai wajib pungut yang melakukan pemungutan pajak makanan dan minuman dari pengunjung restoran, kemudian disetorkan ke kas daerah.
Ia berharap, dengan dihadirkannya KPK bisa memberikan imbauan dan mendorong para pengusaha hotel dan resto, berperan aktif dan maksimal meningkatkan PAD Kabupaten Kendal.
“PBB kan dibayar setahun sekali, tapi kalau resto setiap hari. Jika hal itu dioptimalkan, dan benar-benar dipungut, insya Allah akan melebihi PBB. Perlu saya tegaskan di sini, tidak ada kenaikan pajak,” tuturnya.
Sementara Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK, Brigjen (Pol) Bahtiar Ujang Purnama memaparkan terkait Monitoring Center for Prevention (MPC) KPK. Menurutnya, MCP adalah instrumen pemantauan pelaporan pemberantasan korupsi di pemerintah daerah yang terdiri atas sejumlah area, indikator, dan sub-indikator.
“MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia,” tutur Brigjen (Pol) Bahtiar.
Bupati Kendal Dico M Ganinduto menyampaikan, kehadiran KPK menjadi pencerahan dan dapat menguatkan komitmen sebagai penyelenggara negara untuk mencegah terjadinya korupsi.
Selain itu, kehadiran tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah dalam pencegahan korupsi. Di mana senantiasa membutuhkan arahan, saran dari KPK.
“Semakin dekat dengan KPK akan membuat kami tertahan untuk tidak terjadi praktik korupsi. Sehingga, dengan hubungan yang baik, kami berharap terus mendapat supervisi dan koordinasi. Supaya tidak terjadi praktik korupsi di tengah-tengah kami semua,” tutur Bupati Dico.
