Wakil Ketua DPRD Jateng Soal JHT

LenteraJateng, SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jateng Heri Pudyatmoko menanggapi kebijakan pemerintah mengenai pencairan Jaminan Hari Tua (JHT). Aturan baru pemerintah, JHT baru bisa cair saat pekerja mencapai usia 56 tahun.

Kebijakan tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, khususnya kalangan buruh. Karena dalam aturan sebelumnya, Permenaker 19/2015 di mana JHT bisa langsung diberikan kepada peserta yang mengundurkan diri. Pembayaran JHT secara tunai setelah melewati masa tunggu satu bulan, yaitu terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan.

“Kebijakan tersebut menjadi persoalan yang menimbulkan keresahan para pekerja di daerah. Terlebih selama ini, JHT akan jadi tumpuan para pekerja sebagai modal usaha ketika terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK),” kata Heri, Selasa (15/2/2022).

Menurut Wakil Ketua DPRD Jateng, belum semua pekerja mendapat perlindungan dari program jaminan sosial tersebut. Selain, banyak perusahaan yang menunggak iuran dan peserta belum tentu bisa mendapat jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

"Pemerintah seharusnya mempertimbangkan kembali dalam situasi ini," tambahnya.

Menurutnya di daerah, saat ini banyak pekerja yang terkena dampak PHK. Dengan kemampuan keuangan perusahaan yang tak maksimal, mengakibatkan tenaga kerja tidak langsung dapat pesangon.

"Situasi ini, kemudian membuat pekerja yang terkena PHK mengandalkan tabungan JHT sebagai solusi darurat," tutur Wakil Ketua DPRD Jateng dari Fraksi Gerindra.

Anggota DPR RI Minta Cabut Permenaker Tentang JHT

Sementara Anggota DPR RI Prasetyo Hadi mendorong, pemerintah mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembayaran Manfaat JHT.

"Karena terdapat pasal merugikan pekerja, yaitu pencairan JHT baru di usia 56 tahun,” kata anggota Fraksi Gerindra DPR RI tersebut.

Ia melanjutkan, banyak pekerja yang setelah terkena PHK atau berhenti bekerja memanfaatkan pencarian dana JHT tersebut untuk bertahan hidup. Sedangkan usianya belum mencapai 56 tahun. Karena banyak pekerja yang setelah terkena PHK terpaksa menganggur dalam jangka waktu yang tidak menentu dan berpenghasilan.

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah VI (Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Wonosobo, Purworejo, Temanggung), ia mengajak pemerintah bergotongroyong untuk fokus pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Bukan mengeluarkan kebijakan yang dapat memberatkan di masa pandemi.

"Misalnya, membuat kebijakan bagi para korban PHK dengan pelatihan keterampilan berusaha bagi mereka yang berminat menjajaki dunia UMKM. Hal ini tentunya akan sangat membantu para pekerja baik buruh atau karyawan kantoran yang terkena PHK," kata kader Partai Gerindra ini.

Prasetyo menambahkan, dana JHT merupakan kesempatan dan modal bagi korban PHK yang sudah tidak memiliki pendapatan tetap.

"Mestinya orang-orang yang terkena PHK menjadi fokus pemerintah untuk diberdayakan, sehingga menjadi energi baru bagi pertumbuhan kegiatan perekonomian," tuturnya.

Dasar Perubahan Aturan Program JHT, Wakil Ketua DPRD Jateng Tanggapi Kebijakan Pemerintah Tersebut

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, alasan program JHT baru bisa dicairkan penuh saat peserta BPJS Ketenagakerjaan menginjak usia 56 tahun. Hal itu karena sejalan dengan tujuan JHT, yaitu melindungi peserta saat menginjak masa tua dan tidak lagi produktif.

Jika dapat cairkan saat usia produktif, maka program tak sesuai dengan tujuan perlindungan hari tua.

"Sejak awal program JHT ini untuk jangka panjang, karena jangka pendek sudah ada,” tambahnya.

Untuk pekerja yang mengalami kecelakaan, cacat permanen, meninggal dunia, ter-PHK, atau pindah ke luar negeri, sudah memiliki hak jaminan sosial dengan ketentuan khusus.

Ida menjelaskan, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT telah mempertimbangkan perlindungan sosial lewat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang baru akan diluncurkan Februari ini.

Ia mengatakan, pekerja yang terkena PHK atau mengundurkan diri akan mendapat jaminan lewat JKP. Jaminan tersebut adalah santunan uang selama enam bulan, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

"Latar belakang munculnya JHT adalah usaha kita semua untuk menyiapkan pekerja kita di hari tua saat tidak bekerja masih bisa melanjutkan hidupnya dengan baik," kata Ida.

Ia juga mengklaim Permenaker telah melalui proses panjang pembahasan dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), forum kerja sama tripartit nasional, dan rapat KL dalam rangka koordinasi dan harmonisasi.

Ida menyebut, dasar lahirnya Permenaker Nomor 2/2022 dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT. Kemudian, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

"Kalau melihat dari hierarki perundang-undangan, maka Permenaker ini harusnya sebagai satu kesatuan. Dengan semua perundang-undangan yang mengatur JHT, mulai dari UU juga Peraturan Pemerintah," tuturnya.