LenteraJateng, PURWOKERTO – Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) jalin kerjasama dengan Dewan perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) “Pemekaran Provinsi Banyumas Raya dalam Perspektif Akademia” melalui Zoom Cloud Meeting dan siaran langsung di kanal Youtube UMP TV serta instagram @ump.ac.id pada Selasa (29/3/2022).
Dalam FGD tersebut dihadiri oleh Rektor UMP Dr Jebul Suroso SKp Ns M.Kep, anggota DPD RI Dr Abdul Kholik, Direktur Banyumas Institute UMP Prof Dr Sugeng Priyadi, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Akhmad Darmawan MSi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMP Dr Naelati Tubastuvi SE MSi dan beberapa akademisi dari berbagai universitas di Jawa Tengah.
Abdul Kholik menyampaikan, dengan adanya FGD tersebut nantinya dapat menjadi suatu pemantik untuk menyelenggarakan FGD kembali di universitas lain. Untuk membahas mengenai pemekaran Banyumas sebagai provinsi dalam perspektif akademis.
“Sebenarnya karena ini aslinya teknis birokratis maka yang paling menarik kalau kami coba mengurai, mulai dari akademis. Karena mulai dari kampus nanti kami berharap materi ini akan terus bergulir, misalnya putaran pertama dari UMP, kemudian Unsoed, UIN,” kata Abdul Kholik.
Ia menambahkan, pemekaran wilayah Banyumas tersebut juga memanfaatkan strategis geografis dengan memberikan gambaran seperti di wilayah barat Indonesia, Sumatera.
“Bahwa berbicara soal pemekaran ini juga ada dimensi kepentingan strategisnya. Saya meyakini kalau ada terobosan ke arah situ di Jawa. Saya sering menggambarkan postur Pulau Jawa seperti Sumatera,” tambahnya.
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan UMP Akhmad Darmawan mengatakan, jika Banyumas Raya akan menjadi provinsi maka masyarakatnya akan menyambut dengan baik. Alasannya, secara umum tugas pemerintah adalah melayani masyarakat. Dengan pemekaran maka masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah dengan efektif.
“Fungsi pemerintah yang paling mendasar adalah pelayanan. Bagaimana pemerintah memberikan tingkat kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanannya. Bahwa pemekaran ini tidak akan mengurangi wilayah negara,” kata Akhmad.
Perlu Meninjau Seluruh Aspek, UMP dan DPD RI Gelar FGD
Sementara Dr Arizal Mutahir dari universitas Soedirman menegaskan, bahwa juga perlunya melihat aspek-aspek lain seperti sosio-kultural yang ada di Banyumas. “Tadi melulu ke satu aspek. Lebih cenderung ekonomi. Ekonomi mungkin bisa menjadi salah satu indikatornya tapi bukan semata-mata itu,” tuturnya.
Kemudian Drs Taufik Purboyo dari Universitas Wijayakusuma Purwokerto (Unwiku) menyampaikan poin penting yang nantinya akan dilakukan pemekaran untuk wilayah Banyumas, yakni terlebih dulu pemetaan mengenai apakah itu kebutuhan atau keinginan. Kemudian mengenai infrastruktur, serta visi misi ke depannya.
“Ada kebutuhan bukan keinginan. Ada infrastruktur yang memadai. Kemudian yang ketiga itu adalah ada visi dan tujuan yang jelas,” beber Taufik Purboyo.
Sementara Prof Purnama Sukardi Akademisi dari Unsoed juga menekankan perlunya mengkaji mengenai sosio-ekologi serta sosio-histori. Terlebih nantinya masyarakat harus dapat memilih pemimpin yang financial freedom, bukan financial problem.
“Memang perlu didukung oleh sosio-ekologi sosio-histori itu yang mungkin perlu dikaji dengan baik sehingga tidak hanya tadi berfokus kepada finansial. Lebih-lebih kalau kita bisa memilih pemimpin yang mempunyai cita-cita yang tinggi. Sehingga tidak mengalami financial problem,” ujarnya
