LenteraJateng, SEMARANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang Kadarlusman menyebut, perlu dukungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk atasi banjir.
Dukungan ini untuk atasi banjir bandang yang terjadi di Perumahan Wahyu Utomo, Ngaliyan. Mengingat pengelolaan sungai merupakan kewenangan dari BBWS.
“Hampir semua sungai kan kewenangannya di BBWS. Kesulitan kami kan di situ. Sehingga kami perlu dukungan BBWS supaya bisa koordinasi dengan Pemkot atasi banjir,” kata Pilus, sapaan akrabnya, Senin (7/11/2022).
Koordinasi ini, lanjutnya, perlu adanya pembagian mana yang bisa ditangani Pemkot Semarang dan BBWS. Hal ini agar masyarakat tidak trauma berkepanjangan akibat dampak dari bencana tersebut.
Terlebih, kejadian banjir bandang yang menimpa warga di Perumahan Wahyu Utomo bukan sekali ini terjadi. Di tahun 2017 juga sempat terjadi hal serupa.
“Jadi lima tahun yg lalu terjadi sama. Tapi yang ini terlalu ekstrim,” tambahnya.
Pilus mengaku, Pemkot Semarang telah berupaya membuat talud. Namun, tekanan air yang besar ternyata tidak mampu menahan debit air yang besar.
“Kalo bab anggaran saya kira Pemkot juga tidak masalah dalam menangani ini segera. Tetapi BBWS nanti komplain juga wong ini kewenangan BBWS,” tutur Pilus.
Selaku legislatif, pihaknya tentu mendorong penggunaan anggaran untuk mengatasi bencana ini. Namun, kewenangan tersebut masih menjadi kendala.
“Jangan sampai niat Pemkot baik-baik tapi tafsir dari mereka keliru sehingga jadi masalah. Tidak hanya di titik ini, tapi se kota Semarang harus kita tangani,” tandasnya.
Sejak Minggu malam, jajaran Pemerintah Kota Semarang mulai dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Pemadam Kebakaran, PDAM, TNI dan Polri turun ke lokasi terdampak banjir untuk melakukan pembersihan lumpur dan penyemprotan.
Selain itu bersama masyarakat, jajaran Dinas Pekerjaan Umum melakukan pengerukan lumpur sisa banjir yang terjadi di Perumahan Wahyu Utomo, Kelurahan Tambakaji, Ngaliyan.
