LENTERAJATENG, SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng mendapatkan kuota sebanyak 2.200 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng Rahmah Nur Hayati menyatakan, dari 2.200 kuota PPPK, sebagaian besar untuk guru, kemudian tenaga teknis dan tenaga kesehatan.
Rinciannya, P3K guru sebanyak 1.500, P3K teknis sebesar 421 dan P3 Nakes berjumlah 279. Terkait tanggal pelaksanaan, Rahmah menyebut dari 17 September sampai dengan 6 Oktober 2023.
“Jika tidak ada perubahan, sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN),” kata Rahmah.
Ia berharap agar para peminat untuk mempersiapkan diri dan memantau media sosial, serta jalur komunikasi resmi. Pendaftaran seluruhnya dilakukan secara online pada laman www.sscasn.BKN.go.id.
Sedangkan untuk kanal aduan bisa melalui chat WhatsApp Resmi BKD Jateng 08112777346, media sosial resmi BKD Provinsi Jawa Tengah, serta telegram https://t.me/PPPKJTG21.
“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, untuk tidak percaya kepada calo penerimaan ASN. Kami mengimbau agar seluruh pendaftar mewaspadai dan tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan pemerintah, mengaku panitia, mengaku pegawai BKD atau sebagainya, dengan menjanjikan kelulusan sebagai ASN,” tutur Rahmah.
Ia menambahkan, nantinya skor kelulusan dapat dilihat langsung pada YouTube. Untuk itu Rahmah mengimbau, agar tidak memercayai oknum yang mengaku dapat meloloskan dalam seleksi tersebut.
Rahmah berharap, dengan seleksi PPPK dapat melakukan percepatan dan perbaikan pelayanan, utamanya di sektor pendidikan dan kesehatan, mengingat penerimaan ASN pada tahun ini paling banyak dari dua sektor tersebut. Selain itu, dengan adanya penerimaan ASN, diharapkan jumlah pegawai tetap ideal, sehingga kinerja yg selama ini telah dicapai, tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Perlu diketahui, jumlah pegawai di Pemprov Jateng hingga 1 Agustus 2023 adalah 48.985 orang.
“Jumlah kondisi ideal kebutuhan pegawai untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai penghitungan Analisis Jabatan dan ABK adalah perlu ada tambahan 20 persen, dari kondisi eksisting pegawai saat ini yaitu 48.985 orang pegawai (per 1 Agustus 2023). Perkiraan ideal adalah 60 ribu. Saat ini telah terpenuhi dari tenaga non-ASN,” tutur Rahmah.
Pada pengadaan CASN 2023 ini sambungnya, Pemprov Jawa tengah hanya memperoleh alokasi formasi PPPK.
