LenteraJateng, SEMARANG – Pelanggaran HAM masih banyak tetapi pemerintah menyelenggarakan Festival Hak Asasi Manusia. Koordinator aksi Kamisan Aziz Rahmat Ahmadi mengungkapkan keresahan tersebut saat melaksanakan aksi di depan Hotel PO, tempat penyelenggaraan Festival HAM.
“Aksi kami ini menyampaikan kepada pemerintah dan penyelenggara festival untuk berhenti pesta pora atas nama HAM. Acara ini sangat menyakiti hati masyarakat,” kata Aziz di Semarang, Kamis (18/11/2021).
Menurutnya, yang paling penting dalam perjuangan adalah semangat yang harus tetap terjaga dan solidaritas antar warga yang tertindas untuk saling bahu membahu dan menguatkan. Festival HAM 2021 dari 16 sampai dengan 19 Novemberi 2021, para peserta aksi menganggap melukai hati para korban.
“Semua harus berhenti kooperatif terhadap rezim kapitalisme oligarki. Saat ini menggunakan kekuasaan untuk membuat yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin,” tuturnya.
Aziz menyebutkan, ada banyak sekali pelanggaran HAM di Jawa Tengah. Antara lain, rencana tambang pasir laut yang luasnya mencapai 5 ribu hektar di Balong, Jepara yang akan menenggelamkan kampung warga. Kemudian kasus PLTU di beberapa lokasi di Jawa Tengah yang belum tuntas. termasuk juga proyek infrastruktur dan pembangunan yang menenggelamkan perkampungan di pesisir Demak.
“Yang sangat kami sayangkan, para pelanggar HAM tersebut malah menjadi narasumber dalam festival,” tuturnya.
Pemerintah Jangan Tutup Mata Pelanggaran HAM Masih Banyak
Dalam kesempatan tersebut Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) Demak menyatakan, agar pemerintah tidak menutup mata untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas. Selain, segera menghentikan proyek-proyek yang merusak yang semakin menenggelamkan desa-desa pesisir yang ada di Indonesia.
“Pemerintah harus turun kondisi lapangan yang sebenarnya. Jangan melihat lebih ke kepentingan investor, tapi tidak melihat dampak masyarakat yang terkena imbas dari pembangunan-pembangunan yang salah urus itu,” tegas Masnuah perwakilan dari PPNI Demak.
Masnuah menyebutkan, pelayanan kesehatan di daerah pesisir ini sangat minim. Bahkan mereka harus menerjang rob dan membuat jalan papan agar warga bisa lewat. Ia berharap, ada anggaran bisa membantu desa-desa yang tenggelam.
Editor : Puthut Ami Luhur
