LENTERAJATENG, SEMARANG – Suasana tampak lengang begitu masuk ke dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Semarang, satu dua orang tampak berbincang dengan penjaga anjungan. Saat itu waktu menunjukkan sekita pukul 14.00 WIB.
Tercatat dari data DPMPTSP Kota Semarang, terdapat 265 anjungan, di mana ada 15 layanan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Semarang dan 17 instansi luar.
Tidak semua anjungan layanan terdapat petugas, baik dari OPD maupun instansi yang membuka layanan di MPP Kota Semarang yang terletak di Terminal Mangkang.
Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang Widoyono, banyak dari instansi dan OPD yang telah melakukan perjanjian kerja sama mengaku keterbatasan sumber daya manusia.
Sumber daya manusia tersebut, untuk menjaga anjungan dan memberikan layanan kepada masyarakat ataupun investor yang membutuhkan. Solusinya, pihaknya akan menempatkan pegawai DPMPTSP Kota Semarang, untuk menjaga anjungan-anjungan yang masih tampak kosong.
“Mereka akan menjaga dengan koordinasi instansi terkait. Meskipun sumber daya manusia kami, juga sangat terbatas,” kata Widoyono kepada Lenterajateng, belum lama ini.
Operasionalisasi MPP Kota Semarang terhitung belum lama, sejak 17 Oktober 2022 dan menurut Widoyono, masih dalam tahap uji coba. Dari hari pertama buka sampai dengan 18 November 2022, tercatat sudah 1.649 orang yang memanfaatkan berbagai pelayanan.
Detailnya, sejak 17 sampai dengan 30 Oktober 2022, mampu melayani 559 orang. Sedangkan sampai 18 November 2022, mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dalam memberikan pelayanan, mencapai 1.090 orang.
Menurut Widoyono berbagai cara sudah DPMPTSP lakukan, untuk mensosialisasikan keberadaan MPP Kota Semarang di Terminal Mangkang. Upaya sosialisasi terus DPMPTSP lakukan, agar seluruh masyarakat Kota Semarang dan investor pada umumnya, mengetahui keberadaan layanan ini.
Fasilitas MPP di Kota Semarang
Mempersiapkan lokasi MPP di Terminal Mangkang, Widoyono menjelaskan, Pemkot Semarang mengeluarkan biaya yang tidak sedikit mencapai miliaran rupiah. Layanan yang sudah Pemkot Semarang siapkan untuk masyarakat dan masuknya investor, dapat menarik mereka untuk memanfaatkannya dengan fasilitas yang ada.
Penyelenggaraan MPP tentu harus sejalan dengan semangat dalam menyelenggarakan pelayanan publik yaitu untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Pada Era Revolusi Industri 4.0 saat ini juga, MPP juga harus mampu memadukan sebuah pelayanan dengan teknologi untuk percepatan pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas kerja.
“Kami sudah siapkan itu semua fasilitas yang menunjang, ke depan kami juga lengkapi untuk kaum disabilitas,” tuturnya.
Beda MPP dan Layanan Lainnya
Lalu apa itu MPP dan apa bedanya dengan layanan lainnya atau mal pada umumnya, dalam Peraturan MENPAN-RB didefinisikan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu, baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta untuk menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
Dari catatan Widoyono, dari anjungan internal OPD Pemkot Semarang yang sudah memberikan layanan, masyarakat paling banyak mengunjungi DKK, kemudian DPMPTSP, Distaru, Disdukcapil, RSUD Wongsonegroro dan Bapenda. Sepanjang 1 sampai dengan 18 November 2022, ada 468 orang memanfaatkan layanan DKK Semarang, 130 orang di DPMPTSP, 63 orang ke Distaru. Kemudian 56 orang manfaatkan layanan Disdukcapil, 43 di anjungan RSUD Wongsonegoro, dan 30 anjungan Bapenda Kota Semarang.
Untuk jenis layanan paling banyak dimanfaatkan masyarakat di berbagai anjungan tersebut menurut Widoyono, antara lain layanan Universal Health Coverge (UHC) di DKK, perijinan di DPMPTSP, surat kelahiran, KK, KTP dan surat pindah di Disdukcapil, informasi seputar RSUD Wongsonegoro dan pajak di Bapenda.
Sedangkan layanan dari anjungan eksternal Pemkot Semarang, paling banyak memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan sebanyak 161 orang, kemudian Bank Jateng sebanyak 79 orang, BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 49 orang, Polrestabes Semarang 22 orang, KPP Pratama Semarang sebanyak 15 orang dan ATR/BPN sebanyak 14 orang.
Jenis layanan yang masyarakat manfaatkan, mengurus BPJS Kesehatan, sampai membuka rekening di Bank Jateng. Layanan lainnya yang masyarakat manfaatkan, surat cerai dari Pengadilan Agama, Sertifikat tanah di ATR/BPN dan lainnya.
MPP Layanan Terpadu Generasi Ketiga, Masyarakat dan Investor
Kehadiran MPP di tengah masyarakat, disebut sebagau bentuk pelayanan terpadu generasi ketiga. Generasi pertama, Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), kemudian berevolusi menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan generasi kedua. Kehadiran MPP sebagai generasi ketiga, harapannya dapat memayungi fungsi PTSP tanpa mematikan pelayanan yang sudah ada sebelumnya.
Peran PTSP justru diperluas sebagai motor penggerak terbentuknya MPP. Bahkan untuk memperkuat penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
Mengenai letak Terminal Mangkang yang berada di dekat perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Kendal, dirasa tidak terlalu menjadi soal. Akses angkutan umum menuju Terminal Mangkang, terlayani oleh armada BRT Trans Semarang relasi Mangkang – Penggaron yang terkoneksi dengan jurusan lainnya.
Dari luar kota, misalnya dari Kendal, Terminal Mangkang juga terkoneksi dengan wilayah tersebut. Bus Trans Jateng melayani relasi Terminal Bahurekso Kendal sampai dengan Terminal Mangkang Kota Semarang.
Mudah, Cepat dan Murah
Seorang warga Kalipancur Ngaliyan, Kukuh merasa letak MPP Kota Semarang tidak begitu jauh dari tempatnya mukim. Menurutnya, pelayanan di MPP sangat bagus, cepat dan mudah. Ia mengaku, mendatangi MPP ke anjungan DPMPTSP untuk mengurus surat ijin usaha.
Pria yang membuka usaha top up isi ulang pulsa ponsel tersebut mengaku, cukup membawa identitas diri berupa KTP untuk mengurus ijin. Pelayanannya pun sangat cepat, tidak membutuhkan waktu lebih dari 15 menit.
Ia mengaku, baru kali pertama dan tahu jika di Terminal Mangkang terdapat MPP Kota Semarang. Rekan-rekannya sesama pengusaha kecil di daerah Kalipancur yang menunjukkan tempat tersebut kepada Kukuh.
Pengunjung lain, Ananto yang kebetulan juga warga Kalipancur Ngaliyan, juga mengaku baru kali pertama berkunjung ke MPP di Terminal Mangkang. Ia mendatangi MPP untuk berkonsultasi mengenai aplikasi OSS, untuk menambah bidang usaha.
“Saya dulu pernah konsultasi OSS di Kantor DPMPTSP Jalan Pemuda, baru tahu sekarang bisa dilayani di sini kemarin. Sedangkan layanan di sana sudah tidak ada lagi, saya berharap pelayanan di Komplek Balaikota tetap ada untuk melayani warga yang mukim di dekat tengah kota,” tuturnya.
Ananto mengaku, petugas yang melayaninya sangat membantunya dalam menambah klasifikasi bidang usahanya. Ia merasa, pelayanan dan fasilitas di MPP lebih bagus serta ditambah petugas yang mumpuni bisa langsung membantunya per bidang.
“Bagus sih ada seperti ini, kalau bisa yang di tengah kota jangan dihilangkan,” tambahnya.
Sementara Irvina Wahyu, petugas yang melayani di anjungan BPJS Kesehatan mengaku, sehari rata-rata bisa melayani 15-20 orang per hari. Rata-rata datang ke anjungan BPJS Kesehatan untuk melakukan perubahan identitas, selain itu warga yang nyasar ingin mengurus UHC.
“Rata-rata mereka domisili di dekat sini untuk megurus perubahan identitas. Sayang banyak masyarakat yang belum tahu, beberapa dari mereka datang karena mendapat testimoni dari orang terdekatnya,” tuturnya.
Selain mengurus perubahan identitas pada kepersertaan BPJS, rata-rata masyarakat mengira anjungan tersebut bisa untuk mengurus UHC. Ia berharap, semakin banyak masyarakat yang tahu akan layanan MPP sehingga akan memperbanyak kunjungan sehingga banyak yang datang.
