LenteraJateng, SEMARANG – Kasus TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dan korupsi Bank Jateng yang Bareskrim Polri ungkap mendapat dukungan dari anggota DPRD Jawa Tengah. Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng Sriyanto Saputra menyatakan, siapapun yang terlibat harus bertanggung jawab.
Ia juga meminta Gubernur Ganjar Pranowo, turun tangan menertibkan manajemen dan tata keloa karena Bank Jateng milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Kami dari awal mendorong dan mendukung upaya Kepolisian, agar kasus ini diusut sampai tuntas,” kata Sriyanto kepada Lenterajateng.com, Selasa (28/12/2021).
BACA JUGA
Sriyanto menceritakan, ketika baru saja dilantik menjadi anggota DPRD Jateng dan masuk di Komisi C langsung melaksanakan kunjungan kerja ke Bank Jateng Cabang DKI Jakarta. Saat itu ada kredit macet sebesar Rp 1 triliun.
Kemudian Komisi C DPRD Jateng meminta jajaran direksi Bank Jateng, untuk secara serius mengatasi masalah tersebut. Terutama meminimalisasi angka kerugian dan menempuh jalur hukum.
“Dengan adanya kredit proyek bermasalah, sejak saat itu kami merekomendasikan untuk menghentikan kredit proyek. Kecuali yang bersumber dari APBD Jawa Tengah,” tutur Sriyanto.
Mabes Polri menetapkan lima orang tersangka terkait dugaan korupsi dan TPPU penyaluran fasilitas kredit pembangunan Bank Jateng 2017-2019.
Dua Klaster Kasus TPPU dan Korupsi Bank Jateng
Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Cahyono Wibowo menyatakan, lima orang tersangka tersebut dari dua klaster yang berbeda. Lima tersangka tersebut adalah Bina Mardjani, Bambang Supriyadi, Rudatin Pamungkas, Ubaydillah Rouf dan Teguh Kristianto.
