LENTERAJATENG, SEMARANG — Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Joko Widodo mengimbau, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Imbauan ini disampaikan guna meredam kekhawatiran sebagian warga yang menilai data sensus tersebut akan disalahgunakan untuk kepentingan perpajakan.
“Sensus ini murni program resmi yang dilindungi oleh Undang-Undang tentang Statistik. Saya sudah mengonfirmasi hal ini ke teman-teman di Badan Pusat Statistik (BPS), dan mereka meyakinkan bahwa ini murni untuk kepentingan sensus ekonomi,” kata Joko Widodo, Senin (6/7/2026).
Joko menegaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat undang-undang yang menjamin kerahasiaan data setiap responden. Ia mengaku telah berkoordinasi langsung dengan pihak BPS dan memastikan data hasil sensus tidak akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
“Rincian data yang detail sangat krusial agar kebijakan pemerintah ke depan tepat sasaran. Semakin detail dan akurat data di lapangan, maka akan semakin baik pula dasar pengambilan keputusan serta kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah pusat,” tutur legislator Kota Semarang tersebut.
Menurut Joko, pendataan secara menyeluruh sangat diperlukan agar pemerintah mengantongi basis data yang valid dalam menyusun program kerja. Data yang akurat ini nantinya justru akan mempermudah penyaluran bantuan, membuka akses permodalan bagi UMKM, hingga memperluas peluang kemitraan strategis.
Ia mengingatkan, pemerintah sejatinya telah memberikan kelonggaran pajak yang cukup besar bagi sektor UMKM. Pelaku usaha kecil yang omzetnya belum mencapai Rp 500 juta per tahun dibebaskan dari Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen.
Pelaku UMKM di bawah batas omzet tersebut sama sekali tidak perlu merasa takut atau paranoid untuk didata. Joko mengimbau, masyarakat agar tidak mudah teperdaya oleh informasi hoaks atau menyesatkan yang beredar di media sosial, serta bersedia memberikan data yang jujur dan benar kepada petugas di lapangan.
Ia meminta, para petugas sensus untuk menjalankan tugasnya dengan ramah dan persuasif agar masyarakat merasa nyaman.
“Harapannya, dengan data yang akurat, pelaku UMKM bisa menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan ke depan,” tutur Joko Widodo.
