LENTERAJATENG, SEMARANG – DPRD Kota Semarang berharap, pembangunan dapat merata di semua wilayah. Pembangunan tersebut, juga harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat baik pembangunan fisik dan non fisik.
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Suharsono menjelaskan, dalam perencanaan pembangunan kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memprioritaskan pelayanan publik dan secara merata dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat.
Setiap kelurahan minimal diberikan anggaran sebesar Rp 1 miliar, dan menjadi komitmen DPRD Kota Semarang agar pembangunan di kota terbesar di Jawa Tengah ini dapat merata serta manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat di 177 kelurahan.
“Jika memang dirasa masih ada yang belum mendapatkan pembangunan yang merata. Tentunya, melalui penyerapan aspirasi ke warga, kami sampaikan ke dinas terkait dari keluhan masyarakat. Sehingga pembangunan tidak jenuh di pusat kota,” kata Suharsono, saat menjadi narasumber Dialog Interaktif bersama DPRD Kota Semarang bertajuk Menentukan Arah Kebijakan Publik Pemerintah Kota Semarang yang bertempat di Hotel Metro Park View Kotalama Semarang, Selasa (9/9/2025).
Menurutnya, pusat keramaian berkembang di luar pusat kota, seperti Mijen dan Gunungpati karena berkembangnya wilayah pinggiran nantinya juga akan menggerakkan perekonomian masyarakat.
Kebijakan Pemerintah Kota Semarang juga berupaya menjadi pusat ekonomi maju, dan memberikan kemudahan investor untuk masuk berinvestasi.
Kemudian, kebijakan yang populis juga direalisasikan yakni ikut meringankan beban masyarakat seperti menggelontorkan dana bantuan operasional untuk setiap RT sebesar Rp 25 juta per tahun.
“Ini tentu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bisa membuat guyub dengan berbagai kegiatan warga maupun untuk program Semarang Bersih, yang cukup dirasakan serta membantu pengurangi beban iuran di masyarakat dalam penanganan sampah,” katanya.
Penjabat Sekda Kota Semarang Budi Prakosa mengatakan, Pemerintah Kota Semarang berupaya membuat perencanaan pembangunan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Sehingga kebijakan tidak hanya dari atas atau top down, namun juga pelibatan dari bawah.
“Kalau semuanya bersinergi, akan berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” tambahnya.
Ada beberapa kebijakan, diantaranya mendorong penanganan problem sampah di masyarakat dengan memberikan bantuan operasional tiap RT sebesar Rp 25 juta per tahun dan juga tiap RW Rp 3 juta per tahun
“Kami tahu masalah sampah menjadi tantangan semua kota -kota besar lainnya. Kami mencoba selesaikan sampah dari hulunya, yakni rumah tangga,” ujarnya.
Ia berharap, adanya anggara tersebut mampu menggerakan masyarakat mengatasi sampah. Selain itu, pemanfaatan sampag bisa memberi dampak ekonomis.
Akademisi Administrasi Publik Undip Prof Hardi Warsono menjelaskan, sebuah program atau kebijakan yang dibuat seharusnya ditopang sistem perencanaan yang kuat dan terintegrasi. Sebab, pelayanan publik harus tetap selalu tersedia bagi warga.
“Masih dikeluhkan warga setiap kali hujan terjadi banjir, rob dan belum meratanya terkait pengelolaan sampah dan perluasan UMKM. Selain, terkait pengadaan proyek stategis secara terbuka yang bisa mempengaruhi kepercayaan publik,” tuturnya.
