LENTERAJATENG, SEMARANG – Sekretaris Daerah Kota Semarang Iswar Aminuddin meminta Dinas Perdagangan serius dalam menata pedagang kaki lima (PKL). Penataan ini untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari retribusi.
Bahkan Iswar menekankan agar Dinas Perdagangan tidak hanya memburu pendapatan. Pihaknya pun meminta dalam penataan juga harus dilakukan secara baik.
“Kota ini tidak hanya dihidupi PKL saja. Jangan memburu pendapatan tapi tidak dikelola dengan baik. Kota ini butuh tamu, kita butuh duit dari luar masuk ke Semarang. Kalau semrawut, ya tidak ada orang masuk,” jelas Iswar.
Jika PKL tertata secara baik dan bersih, pendapatan daerah tentunya akan meningkat, dan konsumen juga akan semakin nyaman dalam bertransaksi di PKL.
Iswar mengingatkan bahwa keberadaan PKL perlu desentralisasi untuk memudahkan pemantauan dan pengawasan. hal itu dilakukan agar Kota Semarang bisa terlihat rapi dan tertata.
“Kalau ‘mencar’, ya susah dikontrol. Kalau tersentral dengan baik, tidak di sepanjang jalan, maka kotanya juga bersih,” katanya.
Sentralisasi PKL juga memudahkan kontrol dari realisasi pendapatan, berbeda jika keberadaan PKL tersebar di seluruh jalan protokol tentu akan menyulitkan.
“Misal, target Rp10 juta, dapat Rp2 juta yang masuk kas daerah. Kami juga tidak bisa kontrol,” katanya.
Iswar mencontohkan penataan PKL yang baik, antara lain di Alun-Alun Masjid Agung Semarang karena pengelola memberikan keamanan kepada pengunjung dan menjaga kebersihan dari sampah sehingga membuat masyarakat lebih nyaman.
Bahkan Iswar meragukan pendataan dari Dinas Perdagangan terkait jumlah PKL/ karena hanya ada 7.617 PKL, namun jumlah tersebut terlalu sedikit dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Jumlah 7 ribu itu terlalu sedikit. Di Semarang ada 177 kelurahan, masa di tiap wilayah hanya ratusan. Tidak mungkin,” tegasnya.
Pendataan PKL
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang Nurcholis menyebutkan telah melakukan pendataan PKL untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Ia mengaku menemukan sebanyak 7.617 PKL. Jumlah tersebut meningkat dari yang tertuang di SK Wali Kota Semarang Nomor 511.3/1112/2016 dengan jumlah sebanyak 3.146 PKL pada 2013.
“Pendataan ini sifatnya memang belum detail. Bisa bertambah, bisa berkurang. Kami akan koordinasikan dengan dinas-dinas terkait,” kata Nurkholis. (IDI)
