LenteraJateng, SEMARANG – Butuh strategi khusus tangani kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jateng Heri Pudyatmoko mengatakan, strategi tersebut mulai penanganan dari jangka pendek, menengah dan panjang.
Untuk strategi jangka pendek lanjut Heri, selain dapat memanfaatkan anggaran daerah, Pemprov Jateng juga perlu menggandeng banyak pihak. Khususnya sektor swasta untuk mengatasi kemiskinan, satu di antaranya adalah dengan memaksimalkan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
“Di Jawa Tengah ini banyak perusahaan besar yang berinvestasi di daerah ini. Perlu menggandeng perusahaan-perusahaan untuk mengatasi kemiskinan,” kata Heri di Semarang, Selasa (18/1/2022).
Selain masih kata Heri, Pemprov Jateng juga perlu memperbaiki data warga miskin, sehingga penyaluran bantuan langsung bisa tepat sasaran. Perbaikan dan sinkronisasi data di daerah dan pemerintah pusat perlu terus ada pembaruan, agar data menjadi lebih mutakhir dan akurat.
“Perbaikan data itu sangat perlu, sehingga pelaksanaan program-program pada 2022 sampai 2024 dapat menggunakannya,” tuturnya.
Sedangkan strategi jangka menengah, Pemprov perlu memiliki analisis kebutuhan program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Analisis tersebut bisa menyelaraskan dengan program dari pemerintah pusat. Sehingga dapat terkonvergensi dengan baik, menyeluruh dan memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat.
“Yang tidak kalah penting, adalah upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mengatasi persoalan kemiskinan ini tak bisa hanya dengan cara manajemen top-down, tapi juga bisa juga dengan pemberdayaan di tingkat bawah, atau masyarakat,” tutur Heri.
Ia melanjutkan, perlu ada pendampingan atau pelatihan dalam pemberdayaan usaha masyarakat. Termasuk juga upaya menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat desa atau bahkan RT dan RW.
“Prinsipnya, adalah pola gotong royong yang melibatkan banyak pihak. Masyarakat, pemerintah, swasta, dan yang pasti soal data. Cara gotong-royong kami yakini mampu menyelesaikan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah,” tuturnya.
Sedangkan untuk strategi jangka panjang, adalah perbaikan pelayanan masyarakat. Seperti perbaikan sistem pendidikan di daerah, sistem kesehatan, dan penyediaan infratsruktur sebagai akses ekonomi masyarakat.
“Karena tak dapat memungkiri bahwa kemiskinan di Jawa Tengah tak lepas dari dari persoalan akses kesehatan, askes pendidikan, dan akses ekonomi. Ini yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan daerah,” tambahnya.
Pemerataan pembangunan, termasuk perbaikan sistem baik kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat akan sangat membantu dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan ekstrem.
Pemprov Jateng Butuh Strategi Khusus Tangani Kemiskinan
Pemerintah memiliki target untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2024. Sebagai upaya mewujudkan misi tersebut, di tahun 2022 ini, terdapat tujuh provinsi prioritas dan lima kabupaten di dalamnya yang akan menjadi fokus penanggulangan.
Salah satu daerah tersebut adalah Jawa Tengah, yang tahun ini memiliki lima daerah prioritas penanganan, Kabupaten Kebumen, Brebes, Banjarnegara, Pemalang, dan Banyumas.
Pada 2021 total jumlah penduduk miskin ekstrem di Jawa Tengah mencapai 581.968 jiwa, tersebar di lima kabupaten, di Jawa Tengah. Kelima kabupaten tersebut adalah, Brebes dengan tingkat kemiskinan ekstrem 10,34 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 197.520 jiwa.
Kemudian Pemalang dengan tingkat kemiskinan ekstrem 9,52 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 124.270 jiwa. Ketiga, Banyumas dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,83 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 116.330 jiwa.
Berikutnya Kebumen dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,68 persen jumlah penduduk miskin ekstrem 92.190 jiwa. Terakhir, Banjarnegara dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,23 persen jumlah penduduk miskin ekstrem 67.010 jiwa.
Kepala Dinas Sosial Jateng Harso Susilo menyatakan, penanggulangan kemiskinan ekstrem di lima kabupaten di Jateng ada beberapa strategi. Pertama graduasi mandiri ekonomi, kemudian pemberdayaan masyarakat dengan sinergi lintas sektoral selama tiga bulan kemudian di lima daerah tersebut.
“Kami pakai strategi graduasi ekonomi mandiri, jadi dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui sinergitas program lintas sektoral secara berkelanjutan,” tutur Harso Susilo.
Pengentasan kemiskinan ekstrem dilakukan dengan cara mengubah pemikirian para keluarga penerima manfaat (KPM). Mereka yang selama ini menerima bansos dan lainnya, kemudian memberikan pelatihan keterampilan tangan hingga wira usaha.
Dinsos menargetkan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jateng bisa dilakukan dalam dua tahun. “Fokusnya adalah masyarakat memiliki sumber pendapatan. Selain itu, juga mengubah mindset KPM untuk mandiri. Tidak hanya di zona nyaman sebagai penerima bansos,” tuturnya.
