LENTERAJATENG,GROBOGAN – Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Seketariat Daerah (Setda) Grobogan menjadi pilot project program Kartu Kredit Indonesia (KKI) Bank Jateng.
Program KKI sebagai bagian implementasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan bersama Bank Jateng.
Wakil Bupati Grobogan Sugeng Prasetyo menegaskan, digitalisasi transaksi keuangan daerah adalah langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan.
“Adanya KKI ini, seluruh transaksi belanja pemerintah daerah dilakukan secara non-tunai. Hal ini sesuai dengan semangat transparansi dan akuntabilitas agar tata kelola keuangan daerah semakin baik,” katanya saat launching program KKI di High Level Meeting, Hotel 21 Purwodadi, Jumat (19/9/2025).
Direktur Bisnis Kelembagaan dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng Ony Suharsono menyampaikan, KKI merupakan bagian dari upaya modernisasi sistem pembayaran pemerintah daerah, yang sejalan dengan kebijakan nasional dan program Bank Indonesia.
“KKI bukan hanya memudahkan transaksi, tetapi juga mendorong keamanan dalam belanja pemerintah. Ini adalah simbol kemandirian nasional di bidang sistem pembayaran,” tuturnya.
Implementasi KKI di Grobogan berlandaskan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang elektronifikasi transaksi belanja daerah, serta Peraturana Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang tata cara penggunaan KKI untuk belanja APBD, khususnya belanja barang dan perjalanan dinas.
Bank Jateng juga melengkapi layanan dengan Cash Management System (CMS), integrasi keuangan daerah melalui Host to Host, serta pengembangan aplikasi Billing Center untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Digitalisasi juga diterapkan untuk optimalisasi pendapatan daerah di mana seluruh pembayaran pajak kini dapat dilakukan secara elektronik melalui berbagai kanal, mulai ATM, transfer bank, PT Pos, gerai ritel modern, e-wallet hingga QRIS.
Dengan sinergi ini, Pemkab Grobogan dan Bank Jateng optimistis percepatan pembangunan daerah bisa terwujud, dengan pelayanan publik yang lebih efektif dan manfaat nyata bagi masyarakat.
