LENTERAJATENG, YOGYAKARTA – Bank Jateng (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah) memeroleh penghargaan Golden Award dari Infobank Top BUMD. Penghargaan predikat Excellent untuk kategori Bank Pembangunan daerah yang memiliki aset Rp 50 triliun sampai dengan di bawah Rp 100 triliun.
Penghargaan tersebut diterima Bank Jateng dalam ajang Infobank Top BUMD 2023 di Hotel Royal Ambarukmo, Sleman Yogyakarta, Kamis (11/5/2023).
Penyerahan penghargaan di ajang Infobank Top BUMD 2023, disaksikan sejumlah kepala daerah dan pejabat penting. Beberapa kepala daerah yang menyaksikan pemberian penghargaan di ajang Infobank Top BUMD, di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji.
Sedangkan pejabat penting yang hadir saat Bank Jateng memeroleh penghargaan dalam kegiatan tersebut, antara lain Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae, Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Supriyatno, dan sejumlah pimpinan BPD dari seluruh Indonesia.
Penghargaan ini diberikan berdasarkan rating BUMD keuangan yang telah dilakukan oleh Biro Riset Infobank (BIRL) dengan mengacu pada kinerja keuangan 1 tahun, dari September 2021- September 2022.
Per September 2022, Bank Jateng mencatatkan laba sebesar Rp 1,22 triliun. Hal tersebut didukung oleh pertumbuhan kredit yang disalurkan Bank Jateng sebesar 3,66 persen dibanding September 2021 atau menjadi Rp 51,66 triliun.
Kepercayaan masyarakat untuk menaruh dananya di Bank Jateng juga meningkat. Total dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun Bank Jateng tumbuh 8,82 persen menjadi Rp 67,09 triliun pada September 2022. Dari jumlah tersebut, 55,73 persen berupa dana murah.
Sedangkan total aset Bank Jateng tumbuh 10,40 persen menjadi Rp 84,79 triliun dibandingkan pada bulan yang sama di tahun sebelumnya.
Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno, mengungkapkan bahwa keberhasilan Bank Jateng mencetak kinerja yang baik disebabkan oleh sejumlah faktor. Antara lain tata kelola perusahaan yang baik dan dukungan penuh dari para pemegang saham.
“Selama ini Bank Jateng dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan profesional. Dalam menjalankan operasional Bank Jateng, kami betul-betul didukung oleh pemegang saham,” kata Supriyatno yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda).
Kendala yang Dihadapi Bank Daerah
Sejak diberlakukannya UU Nomor 13 Tahun 60 terhadap Bank Pembangunan Daerah maka kemajuan BPD dapat dirasakan, bahkan tahun 2015 telah dicanangkan trasnsformasi BPD, meskipun dengan langkah terasa berat.
Pertama, adalah masih adanya dualistik dalam peraturan perundang-undangan. Di satu sisi BPD mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tapi di sisi lain masih ada Peraturan Pemerintah Nomor 54 yang dikeluarkan oleh Kemendagri yang mengatur kepengurusan dan sekaligus hal-hal yang sebetulnya telah diatur oleh OJK.
Supriyatno mengatakan, saat ini ada 27 BPD yang 50 persen di antaranya modalnya masih di bawah Rp 3 triliun. Tanpa ada campur tangan negara, kondisinya akan memburuk. Bahkan sudah ada beberapa BPD mengarah pada Kelompok Usaha Bank.
“Kepada para pemegang saham pengendali yang hadir ini, kami ingin menitipkan bahwa masa depan BPD dan BPR yang saat ini menjadi sokoguru dan garda depan di perekonomian daerah. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih diperhatikan.” tuturnya.
Ganjar Juga Terima Penghargaan Kembangkan Bank BPD
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sebagai pemegang saham pengendali juga mendapatkan penghargaan sebagai The Best Governor 2023 bidang Leading Sustainability, GCG and Innovation for BPD. Penghargaan itu diberikan langsung CEO Infobank Eko Supriyanto, kepada Ganjar.
“Penghargaan ini kami berikan kepada kepala daerah, yang mendorong keberlangsungan serta transformasi bank daerah di Indonesia. Tidak semua kepala daerah mendapatkan penghargaan ini, kami pilih dengan riset dan melibatkan tim independen,” tutur Eko.
Menurutnya, penghargaan untuk Ganjar diberikan karena dianggap mampu memajukan Bank Jateng dengan baik. Di tangan Ganjar, Bank Jateng mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, sekaligus menciptakan Good Corporate Governance (GCG) di bank pelat merah itu.
“Saya menyampaikan terima kasih atas penghargaan ini. Tentu ini hasil kerja keras kawan-kawan, bagaimana Good Corporate Governance bisa diwujudkan, dan bagaimana inovasi kreasi juga dilakukan sehingga BPD bisa makin manfaat buat rakyat,” kata Ganjar.
Ia melanjutkan, BPD itu tidak akan bisa lincah kalau talinya diikat kencang. Siapa yang mengikat, ya pemegang saham.
Jika kepala daerah selaku pemegang saham terlalu mengikat dan melakukan intervensi kata Ganjar, maka BPD tidak akan maju. Belum lagi, adanya praktik kotor dalam dunia perbankan, yakni korupsi.
“Pengalaman 10 tahun saya mendampingi kawan-kawan pengelola bank daerah, saya tegaskan yang di luar kebijakan tidak boleh (diintervensi). Maka kemudian, hal-hal yang sifatnya mengganggu, kami turun tangan sendiri sehingga GCG bisa berjalan,” tutur Ganjar Pranowo.
Keberpihakan Kepada UMKM
Menurut Ganjar Pranowo, Bank Jateng juga mempunyai peranan penting mendukung kesejahteraan rakyat Provinsi yang dipimpinnya. Satu di antaranya dengan memberi kemudahan pendanaan kepada UMKM yang ada di Jawa Tengah.
Satu faktornya, UMKM terbukti paling kuat ketika mengalami tekanan dalam pandemi Covid-19, sehingga ia meminta Bank Jateng untuk membantu UMKM dalam akses pembiayaan. Lainnya, program bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM. Dengan program ini, Jateng berhasil menjadi penyalur KUR terbesar se-Indonesia tahun 2022 lalu.
“Saya mau ekonomi tumbuh di lokal, namun dengan suku bunga yang terlalu tinggi saat itu di mana KUR 12 persen maka sebenarnya ini tidak seksi untuk masyarakat usaha kecil,” tuturnya.
Pada saat bunga 12 persen maka pihaknya mendorong Bank Jateng menyiapkan itu dan ternyata diizinkan otoritas suku bunga 7 persen. Pada saat itulah pemerintah menurunkan pada angka 9 persen, yang kemudian pusat akhirnya menurunkan 7 persen dan sekarang 6 persen.
