LENTERAJATENG, SEMARANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang turut awasi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang digelar di depan Gedung Gubernuran, Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh serikat buruh.
Hal ini mengingat sejumlah serikat pekerja telah berafiliasi dengan Partai Buruh. Berdasarkan pantauan di lapangan, bendera Partai Buruh juga turut dikibarkan selama peringatan May Day berlangsung.
Ketua Bawaslu Kota Semarang Arief Rahman menuturkan pihaknya saat ini tengah melakukan upaya pencegahan secara struktural.
“Karena kami tahu ada salah satu peserta pemilu yang mana yang bersangkutan sebagai bagian dari elemen-elemen buruh. Sehingga kami melakukan pengawasan pada hari ini,” kata Arief kepada awak media, Senin (1/5/2023).
Ia melanjutkan, Bawaslu sebelumnya juga telah melakukan imbauan. Yakni terkait potensi adanya pelanggaran terutama apabila ada ajakan atau kampanye terkait dengan pemenangan salah satu peserta pemilu, dalam hal ini Partai Buruh.
“Sehingga kami sudah melakukan tindakan preventif dari jauh-jauh hari. Kami sudah bersurat dan hasil monitoring yang kami lakukan selama proses perjalanan,” bebernya.
Adapun titik kumpul massa peringatan May Day ada di Pasar Johar, Jalan MH Thamrin, Simpang Lima, dan terakhir di depan Gedung Gubernuran.
“Sejauh ini belum ada indikasi yang mengarah kepada pelanggaran pemilu, khusus kaitannya dengan ajakan pemenangan partai politik,” tegas Arief.
Terkait atribut yang digunakan, menurut Arief merupakan bagian dari upaya sosialisasi partai peserta pemilu. Saat ini peserta pemilu memiliki hak untuk sosialisasi.
“Simbol sosialisasi ini salah satunya bendera kemudian atribut. Maka titik fokus kami adalah potensi pelanggaran yang kemudian mengarah kepada ajakan kampanye, pemenangan partai politik di pemilu 2024,” jelasnya.
Pihaknya juga berkoordinasi dengan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Yang terdiri dari tiga lembaga Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.
“Kami sudah koordinasi untuk ikut juga melakukan pengawasan, kalau ada potensi pelanggaran kita sudah mengetahui fakta yang terjadi di lapangan seperti apa,” tandasnya.
