LenteraJateng, SEMARANG – Anggota Komisi B DPRD Jateng Setia Budi Wibowo beri dua catatan penting ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat, dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dua hal catatan penting Anggota DPRD dari Fraksi PKS itu, adalah keberpihakan anggaran dengan dukungan koordinasi sektoral.
“Keseriusan pengentasan kemiskinan bisa buktikan dengan keberpihakan anggaran,” kata Setia Budi dalam Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan tersebut terselenggara oleh Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Jateng ‘Paradoks Capaian Pengentasan Kemiskinan di Jateng, Gedung DPRD Jateng, Senin (29/8/2022).
Porsi anggaran bagi dinas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menurut Setia Budi, tidak lebih besar daripada dinas lainnya. Jadi menurutnya, keberpihakan terhadap anggaran yang diberikan pemerintah tidak nampak nyata.
“Saya di Komisi B DPRD Jateng yang bersentuhan langsung dengan OPD yang menaungi sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Antara lain UMKM, petani, dan nelayan,” tuturnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menyebutkan, keberpihakan anggaran juga harus didukung dengan kordinasi antar sektor. Terutama dalam Pemprov Jateng, karena ia melihat adanya ego sektoral yang masih cukup tinggi.
“Koordinasi sektoral tidak berjalan dengan baik, untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam satu desa, ada yang mendapatkan program dari beberapa dinas tetapi ada juga yang tidak mendapatkannya sama sekali,” tutur Bowo, sapaan akrabnya.
Bowo Sebut Beberapa Hal Hambat Pengentasan Kemiskinan
Terlihat antar instansi kedinasan berjalan masing-masing, tidak ada sinkronisasi. Sehingga menyebabkan program jadi kurang optimaldan upaya pengentasan kemiskinan menjadi terhambat.
Sisi lain masih kata Bowo, ada tiga hal yang menghambat pengentasan kemiskinan. Yaitu, pola pikir
Selain itu, Bowo menjelaskan ada tiga hal yang menghambat pengentasan kemiskinan. Pertama adalah pola pikir masyarakat, pendidikan, juga akses modal.
Pola pikir masyarakat yang selalu nerimo (menerima), sehingga sulit untuk berupaya keluar dari garis kemiskinan. Angka masyarakat terdidik juga memengaruhi terhadap pemberantasan kemiskinan.
“Masyarakat masih banyak yang berpedoman, ngga papa ngga ada uang asal kumpul (tidak ada uang tak masalah asal masih bisa bersama-sama),” tuturnya.
Kemudian yang terakhir adalah akses modal, tidak semua masyarakat yang memiliki modal atau punya akses ke sumber permodalan karena tidak ada aset untuk jaminan.
Bowo Sebut Dua Program Dapat Entaskan Kemiskinan, Anggota DPRD Jateng Beri Catatan Soal Kemiskinan
Untuk itu, Bowo menyebutkan ada dua model program. Pertama, yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat yang enggan bekerja. Kemudian kedua, memberikan akses kepada yang ingin bekerja.
“Dan semua bentuk program tersebut harus ada evaluasi secara periodik, karena pengentasan kemiskinan ini bukan merupakan program yang dapat selesai dalam jangka pendek,” tuturnya.
Fraksi PKS DPRD Jateng menggelar FGD tentang pemberantasan kemiskinan. Hal itu menanggapi data dari BPS terkait turunnya angka kemiskinan di Jateng sebanyak 102,57 ribu jiwa yang sudah lepas dari angka kemiskinan.
Namun di sisi lain program pengentasan kemiskinan belum berjalan dengan baik, bahkan di Jateng pada 2020 ada lima kabupaten yang masuk kategori miskin ekstrim di tingkat nasional. Pada 2021 pemerintah merilis 19 daerah di Jateng masuk dalam kategori tersebut.
Pembukaan FGD oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Jateng Agung Budi Margono dengan menghadirkan narasumber Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip, Kepala Dinas Sosial Jateng Harso Susilo, perwakilan dari ormas pemuda dan Muhammadiyah, LSM serta Dewan Pakar PKS.
