LENTERAJATENG, SEMARANG – Pemprov Jateng tidak tinggal diam menyikapi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh di perusahaan tekstil PT Sritex di Sukoharjo.
Sejumlah langkah ditempuh, seperti menjembatani komunikasi BPJS Ketenagakerjaan dan kurator, mencarikan lowongan pekerjaan, hingga memberi keterampilan wirausaha.
Hal itu dikatakan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, seusai memimpin rapat koordinasi kepala OPD dan BUMD, Senin (3/3/2025). Menurutnya, Pemprov Jateng berusaha optimal, agar dampak sosial terkait PHK tersebut tidak terlalu membebani pekerja.
“Yang paling cepat Kadisnakertrans kita sudah ke Jakarta, agar hak mereka terpenuhi terutama Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemutusan Kerja, kita maksimalkan. Kita upayakan harus segera dibayarkan sebelum lebaran. Itu kewajiban BPJS (Ketenagakerjaan) Jakarta, namun kita upayakan membantu,” tuturnya, saat ditemui wartawan di Gedung Ghradika Bakti Praja.
Langkah lain, lanjut Luthfi adalah mencarikan lowongan kerja. Ia mengatakan, telah berkomunikasi dengan sembilan perusahaan, yang berpotensi menerima limpahan pekerja dari PT Sritex. Perusahaan itu bergerak di berbagai bidang, meliputi garmen, sepatu, dan rokok.
“Nanti HRD rapat dengan kita, agar mereka bisa ditampung. Kemarin informasi awal dia menyanggupi (mempekerjakan), yang penting usianya tidak lebih dari 45 (tahun),” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga bekerja sama dengan Kementerinan Tenaga Kerja, untuk memberikan keterampilan wirausaha bagi para mantan pekerja Sritex. Dengan demikian, mereka yang tidak memenuhi kriteria untuk dipekerjakan kembali di perusahaan lain atau memang ingin mandiri, bisa tetap produktif.
“Tidak kalah penting agar desk tenaga kerja kita efektifkan kembali, artinya hak mereka, THR, pesangon itu kita koordinasi dengan kurator, mereka kan masih muter terkait aset, kita komunikasikan sehingga terpenuhi. Pemprov sifatnya membantu, agar dampak sosial tidak terlalu berlebihan di tempat kita. Dan kita koordinasi dengan Pemkab Sukoharjo,” pungkas Luthfi.
