LENTERAJATENG, SEMARANG – Ancaman banjir kembali membayangi warga Mangunharjo, Kota Semarang. Kondisi tanggul Sungai Plumbon yang semakin rapuh, dinilai sudah berada pada level kritis dan membutuhkan penanganan serius, bukan sekadar perbaikan darurat.
Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman menyoroti, usia tanggul yang telah tua ditambah banyaknya retakan serta rembesan air di sejumlah titik. Situasi ini membuat kawasan sekitar sungai sangat rentan terdampak banjir, terutama saat debit air meningkat.
“Kondisinya sudah cukup mengkhawatirkan. Kerusakan tanggul terjadi berulang, dan warga hidup dalam rasa was-was setiap musim hujan,” kata Pilus, sapaannya, Minggu (14/12/2025).
Menurutnya, kerentanan tersebut diperparah oleh tingginya sedimentasi di alur Sungai Plumbon yang bermuara ke Laut Mangkang. Pendangkalan ini, menyebabkan kapasitas tampung sungai terus menyusut dan meningkatkan risiko jebolnya tanggul.
Puncak kekhawatiran warga terjadi pada Rabu (10/12/2025) malam, saat tanggul Sungai Plumbon jebol di tiga titik di RW 04 Mangunharjo. Akibatnya, puluhan rumah terendam banjir dengan ketinggian air yang bervariasi.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai, pola penanganan yang dilakukan selama ini belum menyentuh persoalan mendasar. Perbaikan yang bersifat tambal sulam justru membuat kerusakan terus berulang dari tahun ke tahun.
“Kalau hanya ditangani sementara, ya banjirnya akan terus berulang. Tanggul ini memang sudah tidak memadai,” tuturnya.
Kadar Lusman menjelaskan, kewenangan pengelolaan Sungai Plumbon berada di bawah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali–Juana. Kondisi tersebut membuat Pemerintah Kota Semarang tidak leluasa melakukan penanganan menyeluruh tanpa dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah pusat.
Padahal, lanjutnya, rencana normalisasi Sungai Plumbon sempat disusun dan bahkan sudah memasuki tahap awal pembebasan lahan. Namun, program tersebut terhenti lantaran tidak masuk dalam daftar prioritas nasional di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Padahal warga sudah lama menunggu normalisasi. Karena tertunda, setiap hujan deras mereka kembali dihantui ancaman banjir,” tuturnya.
Melihat kondisi itu, DPRD Kota Semarang mendorong Pemerintah Kota agar lebih proaktif mendesak pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, khususnya BBWS Pemali–Juana, untuk merealisasikan normalisasi Sungai Plumbon.
“Kalau belum bisa direalisasikan tahun depan, harapannya paling lambat 2027 sudah menjadi program prioritas dan benar-benar dijalankan,” tuturnya.
