LENTERAJATENG, JAKARTA – Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) membuat heboh publik.
Pasalnya, putusan tersebut bertentangan dengan konstitusi yang mengatur bahwa Pemilu dilakukan setiap lima tahun sekali.
Menanggapi putusan PN Jakarta Pusat itu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara.
Jokowi menekankan komitmen pemerintah untuk terus mengawal tahapan pemilu agar berjalan dengan baik.
“Saya sudah sampaikan bolak-balik komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik,” ujar Presiden dikutip dalam keterangan resminya, Selasa (07/03/2023).
Presiden menilai putusan tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Oleh karena itu, Presiden secara tegas menyampaikan bahwa pemerintah mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengajukan banding.
“Tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding,” tandasnya.
Sebelumnya, PN Jakarta Pusat mengeluarkan putusan pada Kamis (02/03/2023) untuk menunda tahapan pemilu berdasarkan tindak lanjut atas gugatan Partai Prima kepada KPU pada 8 Desember 2022.
