LENTERAJATENG, SOLO – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berupaya memaksimalkan koordinasi dengan perguruan tinggi.
Melalui program Goes to Campus tersebut diharapkan mendapat masukan dari para akademisi terkait metode pengawasan yang lebih efektif.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan, perlu sinergi dan kolaborasi antara pengawas intern dengan akademisi dalam meningkatkan akuntabilitas di sektor publik. Hal tersebut untuk menjawab dinamika permasalahan yang berubah dengan cepat.
“BPKP perlu masukan dari para akademisi untuk memberikan masukan dari sisi akademis,” katanya di UNS, Rabu (17/5/2023).
Menurutnya, teori yang diajarkan di kampus dan praktik di lapangan harus selaras. Apalagi perkembangan teori yang begitu cepat berubah.
“Kami (BPKP) siap memberikan masukan dari pengalaman dan kenyataan di lapangan, begitu juga ketika pihak kampus memberikan masukan kepada BPKP yang akan membuat pengawasan lebih baik lagi ke depannya,” ucapnya.
Sementara itu, Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., menyampaikan bahwa semua pihak harus dapat mendukung peranan BPKP.
Hal ini tentu bertujuan untuk wewujudkan perbaikan akuntabilitas pembangunan di berbagai bidang pada sektor pemerintahan.
“Peranan BPKP ini harus senantiasa kita dukung bersama-sama untuk mewujudkan perbaikan di berbagai bidang pada sektor pemerintahan kita untuk mengawal akuntabilitas pembangunan daerah berkelanjutan,” ajak Prof. Jamal.
Dikatakan, peran BPKP serta akuntabilitas pemerintah menjadi bagian integral dari upaya kita untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berwawasan lingkungan.
Prof. Jamal menegaskan bahwa melalui sinergi antara BPKP, akuntabilitas pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, diharapkan dapat memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan terwujud dengan baik.
“Mari kita tingkatkan koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan bersama,” tandasnya.
