LENTERAJATENG, SEMARANG – Perijinan pembangunan perumahan di Kota Semarang akan dievaluasi. Plt Wali Kota Semarang, Hevearita G Rahayu telah menginstruksikan Dinas Tata Ruang (Distaru) untuk melakukan inventarisasi.
Ita, sapaan akrabnya mengatakan bahwa perumahan-perumahan yang sedang direncanakan atau mulai dibangun agar segera dicek perijinannya.
“Kemarin kami kan sudah meminta Distaru untuk menginventarisir rumah-rumah yang sedang direncanakan dan sedang mulai dibangun. Karena saya melihat saat ke Rowosari waktu banjir kemarin kan tepi-tepi jalan banyak sekali bangunan-bangunan baru,” ujar Ita, Rabu (11/1/2023) di Balaikota.
Ita juga berencana memanggil Lurah dan Camat untuk ikut membantu melakukan inventarisasi tersebut.
“Nah dari situ akan kelihatan apakah rumah dan perumahan tersebut sudah terdaftar dan ijin-ijinnya lengkap atau belum,” imbuhnya.
Ita juga mengatakan, persyaratan perijinan pembangunan perumahan memang cukup banyak. Namun hal tersebut harus ditaati oleh para pengembang agar tidak ada yang dirugikan.
“Kalau perumahan itu kan biasanya harus ada KRK dulu, lalu perijinan di DPMPTSP, kemudian IMB dan lain sebagainya. Prosesnya kan panjang sekali.
Lalu kemudian di perumahan-perumahan tersebut, lanjutnya, apakah terdapat fasilitas umum dan fasilitas umum dan sosial. Fasilitas tersebut juga harus disesuaikan atau sudah diserahkan ke Pemkot.
“Jadi kami akan meninjau kembali ijin-ijin yang ada dan melihat perumahan-perumahan baru ini berijin atau tidak,” tandasnya.
Warga Harus Direlokasi, Perijinan Pembangunan Perumahan di Kota Semarang Mulai Dievaluasi
Terkait dengan perumahan Dinar Indah yang baru saja diterpa banjir luapan Sungai Pengkol, Ita menegaskan bahwa warga harus segera direlokasi. Karena kondisi geografis wilayah yang dijadikan perumahan tersebut rawan terkena banjir.
“Kemudian yang kalau masalah Dinar Indah ini kan sudah jadi problem bertahun-tahun dari mulai 2019, 2021, dan 2023 ini kan yang paling besar kerugiannya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka warga harus pindah,” ujarnya.
Kendati demikian, upaya pemindahan ini tidak bisa cepat. Mengingat inventarisir harus dilakukan terlebih dahulu.
Pihaknya juga masih perlu mendata kebutuhan yang ada dan mencari dulu pengembang perumahan Dinar Indah.
“Karena ini berbeda treatmennya. Lha ini kami sedang melakukan rapat koordinasi,” lanjutnya.
Dirinya menambahkan, penegak hukum siap melakukan tindakan jika memang ada perumahan-perumahan yang melanggar ijin.
“Pastinya kalau pembangunan perumahan yang tanpa ijin akan ada peran penegak hukum untuk menindak itu. Ya nantinya kita akan lakukan pemeriksaan, apa saja yang kurang. Utamanya perijinan,” pungkas Ita.
