LENTERAJATENG, SEMARANG – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menargetkan 90 persen pengadaan barang dan jasa pada tahun 2023 akan menggunakan produk dalam negeri.
Ia mencatat hingga pertengahan Desember 2022, pengadaan baran dan jasa dari APBN dan APBN bernilai sekitar 1.200 triliun. Belum lagi, dari pengadaan barang dan jasa dari BUMN itu sekitar 400 triliun.
“Total jadi 1.600 triliun, ” katanya ketika kunjungan ke Semarang, Minggu (25/12/2022)
Ia menyinggung apabila pengadaan barang dan jasa menggunakan produk berkualitas dalam negeri maka dapat memberikan banyak manfaat ke masyarakat. Mulai dari penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi UMKM dan koperasi, serta manfaat dari masyarakat lainnya karena anggaran yang sangat besar.
“Jadi kita gak usah bergantung dari luar negeri,” katanya.
Lebih lanjut, LKPP akan berfokus untuk mengeluarkan kebijakan bagi pemerintah daerah untuk pengadaan barang dan jasanya mengunakan e-katalog dan 90 persen pengadaannya menggunakan produk dalam negeri.
Setiap pengadaan barang dan jasa senilai 400 triliun untuk belanja produk dalam negeri dapat bermanfaat menyerap 2 juta tenaga kerja.
“Dan akan meningkatkan ekonomi 1,7-2 persen,” katanya
Di samping itu, hingga pertengahan Desember 2022 pengadaan barang dan jasa yang menggunakan produk dalam negeri telah mencapai 74 persen. Pemakaian e-katalog juga sudah semakin baik dengan 2,3 juta produk tayang dengan transaksi berkisar 78 triliun.
“Nanti akan kita naikkan 5 kali lipat,” pungkasnya
