LENTERAJATENG, SEMARANG – Pemprov Jateng lakukan upaya penanganan banjir yang terjadi di Kelurahan Meteseh dengan mengundang rapat koordinasi lintas sektor. Baik Pemkot dan Pemkab Semarang, juga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali – Juana.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Soemarno mengatakan, berulang kali banjir terjadi di Perumahan Dinar Indah, Meteseh. Dimana permasalahan banjir ini tidak hanya di bagian Kota Semarang, tetapi juga berawal dari hulu.
“Kami minta identifikasi problem di atas bagaimana, kami minta untuk problem ini diatasi. Kebanyakan akar problem ini ketidakpatuhan RTRW atau masalah tata ruang,” kata Soemarno kepada awak media, Selasa (21/2/2023).
Ia melanjutkan, secara kebetulan Kabupaten Semarang masih dalam tahap revisi tata ruang. Mantan Kepala Badan Pengeloka Keuangan dan Aset Daerah itu berpesan untuk ketaatan tata harus sesuai tata ruang karena agar tidak berdampak ke masalah lingkungan.
“Daerah aliran sungai (DAS) di atas ini harus dijaga betul karena pasti akan berdampak ke bawah. Kalau dari BBWS, untuk penanganan DAS dari hulu sampai hilir, jangan sampai hanya di hilirnya saja. Di hilir sudah massif, tapi penanganan di hulu belum ada,” jelasnya.
Sehingga pihaknya meminta agar ada perencanaan penanganan di hulu. Meski telah muncul rencana pembangunan bendungan di Sungai Gedeh dan kolam retensi di Sungai Mluweh, ia akan terus mendorong mewujudkan hal tersebut.
“Karena kalau itu bisa terlaksana, selain pengendali banjir, bisa mengatasi problem air baku. Jadi air baku supaya pengambilan air tanah di Kota Semarang bisa dihentikan,” papar Soemarno.
Dengan begitu, lanjutnya, masalah banjir dan penyediaan air baku bisa sekaligus tertangani. Bahkan soal penurunan tanah di pantai utara Jawa khususnya di Semarang juga dapat diatasi.
Penanganan Pemkot
Soemarno menyebut, upaya yang dilakukan Kota Semarang lebih kepada penanganan darurat. Termasuk rencana membangun tanggul-tanggul dan bronjong.
“Saya minta koordinasi dengan BBWS untuk pelaksanaannya. Sebetulnya Kota Semarang juga perlu disusun masalah tata ruanganya.
Menurutnya, perumahan yang ada di pinggir-pinggir sungai perlu dilakukan asesmen bersama. Terlebih, terdapat aturan tata ruang soal sempadan sungai.
“Kalau memang perlu direlokasi, kita minta mencari lahan, kalau pendanaan kita bisa minta bantuan PUPR. Tapi yang terpenting pemkot harus menyiapkan agar ini bisa ditangani bareng-bareng,” tandasnya.
