LENTERAJATENG, SEMARANG – Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan sejumlah BUMD dalam rapat kerja, Senin (12/6/2023). Perusahaan plat merah milik Pemprov yang pertama memberikan paparan, yakni Bank Jateng.
Dalam paparannya, Aris Setyawan selaku Direktur Kepatuhan & Manajemen Resiko Bank Jateng memberikan penjelasan soal kinerja 2022. Sama halnya dengan Koesnanto selaku Dirut BPR BKK Jateng, yang memaparkan rencana, realisasi, dan target kinerjanya.
Paparan itu dijelaskan masing-masing pihak manajemen BUMD secara estafet. Seperti Dirut BPR BKK Purwokerto Sugeng Prijono, PT Tirta Utama, dan Akrida.
Saat paparan Jamkrida, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Abang Baginda Muhammad Mahfuz Hasibuan meminta agar direksi Bank Jateng dapat diundang lagi saat rapat kerja. Alasannya, dari penjelasan Dirut Jamkrida Jateng Nasir Siregar, sampai sekarang Bank Jateng belum memberikan penyertaan modal seperti yang sudah direncanakan.
“Nanti kami undang Bank Jateng untuk memberikan penjelasan soal itu,” tegas Baginda.
Giliran selanjutnya paparan dari Dirut PT PRPP Titah Listyorini. Dari paparannya, Titah mengaku pihaknya belum bisa memberikan deviden.
Mendengar hal itu, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Agung Budi Margono meminta pihak PRPP tetap harus ‘berjuang’ dalam persoalan deviden tersebut.
“Kami berharap, saat ada manajemen baru, bisa memberikan paparan rencana kerjanya,” kata Agung.
Paparan selanjutnya dari Ricky Hendriyanto selaku Direktur Keuangan & Kepatuhan KIW dan dilanjut penyampaian dari Dirut SPJT Untung Juanto. Dikatakan bahwa SPJT kini tengah fokus dalam pembangunan pabrik garam di Kabupaten Pati dan Brebes.
Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Eko Purnomo menilai laporan kinerja SPJT masih belum terperinci datanya. Ia mencontohkan keuntungan dari bisnis yang telah dicapai belum tersampaikan dengan jelas sehingga perlu penjelasan lanjutan.
BUMD dan OPD selanjutnya yang memberikan pemaparan diantaranya JPEN, Dinkes Provinsi Jateng, dan sejumlah RSUD milik Pemprov.(anf)
