LENTERAJATENG, SEMARANG – DPRD Kota Semarang meminta Pemerintah setempat mengantisipasi melemahnya daya masyarakat pada 2025. Hal itu seiring akan diterapkannya kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN).
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Semarang, Joko Widodo, menyoroti pentingnya strategi pengelolaan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025.
Dari total RAPBD sebesar Rp 5,5 triliun, sebanyak 3,8 triliun rupiah diharapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sebagian besar bersumber dari pajak daerah.
Menurutnya, besarnya kontribusi PAD ini harus diperhatikan oleh pemerintah kota terkait dampak penurunan daya beli masyarakat disebabkan kenaikan PPN yang awalnya 11 persen menjadi 12 persen pada Januari 2025 nanti.
“Untuk menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah kota harus gencar melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah promosi UMKM melalui berbagai event yang dapat meningkatkan transaksi masyarakat,” ungkap Joko, Minggu (24/11/2024).
Menurutnya, event UMKM tidak hanya mendorong ekonomi lokal tetapi juga membantu pelaku usaha kecil agar lebih berkembang.
Ia juga menekankan pentingnya pemberian subsidi kebutuhan dasar, seperti sembako, agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
“Pemerintah kota perlu bekerja sama dengan distributor-distributor lokal untuk menggelar pasar murah. Dengan demikian, kebutuhan pokok dapat diakses dengan harga yang lebih terjangkau,” tambahnya.
Dalam hal penerimaan pajak daerah, Joko Widodo mendorong digitalisasi pemungutan pajak. Digitalisasi ini bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak dan menekan biaya operasional.
“Namun, upaya ini harus dibarengi dengan langkah konkret untuk mencegah kebocoran penerimaan pajak daerah,” jelasnya.
Efektivitas dalam pengelolaan pajak akan sangat mempengaruhi kelancaran pembiayaan pembangunan di Kota Semarang.
Tak hanya itu, Joko juga menyoroti perlunya peningkatan pelayanan publik yang cepat dan murah.
“Pelayanan yang efisien dapat menekan pengeluaran masyarakat. Selain itu, perbaikan fasilitas publik juga menjadi prioritas, karena kenyamanan dan produktivitas masyarakat adalah hal yang sangat penting,” pungkasnya.
Dengan berbagai usulan tersebut, Fraksi PKS berharap RAPBD 2025 dapat dikelola secara optimal untuk kesejahteraan warga Kota Semarang.
