LENTERAJATENG, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas demi menjaga keberlangsungan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Komitmen tersebut dituangkan dalam Penandatanganan Pakta Integritas dengan disaksikan oleh perwakilan dari Kejaksaan RI pada Kamis lalu.
Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T. Iskandar mengatakan sinergitas dengan pihak terkait diperlukan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan infrastruktur di IKN. Salah satunya yaitu dengan Kejaksaan RI.
“Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang ada dalam pembangunan infrastruktur di IKN harus dapat kita petakan dan selesaikan secara bersama khususnya dengan Kejaksaan RI melalui mekanisme pengamanan pembangunan strategis sebagai salah satu upaya untuk memitigasi potensi penyimpangan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan,” kata T. Iskandar dalam keterangannya.
T. Iskandar mengapresiasi koordinasi dan komunikasi khususnya antara Balai-Balai Kementerian PUPR dengan Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri di wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya yang yang telah berjalan baik selama ini.
“Koordinasi dan komunikasi ini perlu lebih diintensifkan agar segala upaya antisipasi kendala maupun potensi penyimpangan yang muncul dapat segera dipetakan dan diatasi. Khususnya permasalahan rantai pasok material dan pembebasan lahan,” lanjutnya.
Jaksa Agung Muda Intelijen Amir Yanto menyampaikan bahwa Kejaksaan RI berkomitmen penuh untuk mendukung seluruh pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR agar bisa berjalan dengan baik, sehingga tidak terjadi sesuatu yang menyimpang atau tidak selesai tepat waktu.
“Kami himbau agar seluruh aparat intelijen Kejaksaan di Kalimantan Timur dan sekitarnya untuk secara dini melakukan monitoring dan memetakan permasalahannya untuk didiskusikan dengan Kementerian PUPR. Agar Kementerian PUPR bisa bekerja dengan tenang dan lancar sehingga bisa selesai tepat waktu, tepat mutu, tepat guna, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sebagai informasi, saat ini Kementerian PUPR telah memulai pembangunan fisik infrastruktur dasar di antaranya pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, jalan Kerja/Logistik IKN (KIPP), pembangunan Jalan Lingkar Sepaku, Jalan Tol IKN Segmen Karangjoang – Kariangau, Kariangau – Simpang Tempadung, Simpang Tempadung – Jembatan Pulau Balang, serta rumah susun hunian pekerja konstruksi.
