LENTERAJATENG, JAKARTA – Dukung Program 3 Juta rumah, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) tanda tangani Perjanjian Kerjasama (PKS) Program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera 2025. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama, dilaksanakan di Gedung Auditorium Kementerian PU, Jakarta Selatan, pada Senin (23/12/2024).
Direktur TI, Konsumer dan Jaringan Bank Jateng Wiweko Probojakti menyatakan, kerjasama ini dilakukan pihaknya untuk mendukung program pemerintah dalam melakukan percepatan pemenuhan kebutuhan rumah. Terutama, bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) 2025.
“Kami siap mendukung apa yang menjadi program pemerintah. Merupakan bukti konkret Bank Jateng dalam mendukung program-program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat di Jawa Tengah,” kata Dodit.
Direktur Bisnis Kelembagaan, Treasuri dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng Ony Suharsono menambahkan, dengan terjalinnya kerjasama ini, Bank Jateng berharap dapat menjadi pilihan utama masyarakat Jawa Tengah dalam memenuhi kebutuhan rumah impian mereka.
“Kami hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah khususnya yang berada di wilayah Jawa Tengah untuk memiliki hunian yang layak,” kata Ony
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan, pemerintah melalui BP Tapera akan menyalurkan KPR FLPP sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah pada 2025.
”Sesuai dorongan Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan dukungan Kementerian Keuangan, pada awal Januari 2025 mendatang perbankan sudah dapat melaksanakan akad KPR FLPP,” tutur Heru.
Untuk itu, pihaknya meminta kesiapan dari para stakeholder perumahan, terutama dari perbankan dan pengembang untuk memastikan bahwa unit rumah sudah dalam keadaan ready stock.
“Upaya ini merupakan terobosan nyata sesuai arahan Bapak Menteri dalam rangka mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah,” tutur Heru.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengajak, semua pihak termasuk swasta untuk terlibat aktif dalam program pembangunan 3 juta rumah. Sebab, program ini dinilai tidak hanya mendorong investasi, tetapi juga akan meningkatkan industri-industri lain, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan negara.
“Kami berharap kolaborasi ini bisa semakin erat agar alokasi dana dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan memastikan rumah yang dibangun sesuai standar dan tepat sasaran,” tuturnya.
Turut menyaksikan penandatanganan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban, dan Kepala Eksekutif Pengawasp Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen yang juga Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.
